Dwi Rio Menyoal Jakarta Pasca Ibu Kota: Jangan Sampai Semakin Dikomersilkan!

Jakarta, MI - Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Dwi Rio Sambodo membeberkan hot isu yang sedang dialami Jakarta setelah Ibu Kota pindah ke IKN Nusantara. 

Menurut Dwi Rio, DPRD Jakarta telah menyiapkan panitia khusus (Pansus) Jakarta pasca ibu kota yang kemudian meninjau dan mempersiapkan banyak hal.

"Bicara soal Jakarta, hari ini kita dihadapkan dalam beberapa hot isu. Pertama adalah Jakarta pasca Ibu Kota, bahkan DPRD menyiapkan khusus menyongsong khusus dengan membentuk panitia khusus (Pansus)," kata Dwi Rio, Selasa (28/5/2024).

"Yang kedua adalah reguler isu pembangunan daerah dan apa bentuk isi dan jenisnya itu beranekaragam dan rasanya warga Jakarta pada umumnya atau warga Jakarta yang lainnya itu juga sudah sangat mengetahuinya," tambahnya.

Lalu soal proyeksi postur APBD Jakarta menyongsong tahun 2025. Pindahnya ibu kota akan membuat APBD Jakarta menurun. Lalu soal kebutuhan implentasi regulatif peraturan pelaksanaannya yang belum lengkap. 

Selanjutnya soal tata pemerintahan termasuk soal sistem politik Jakarta pasca ibu Kota. Tak hanya itu, pada saat transisi nanti yang membutuhkan persiapan matang, jika tidak akan menjadi masalah. Misalnya, soal identitas kependudukan warga Jakarta akan kacau balau.

"Kita akan fight berjuang keras sepenuh tenaga untuk masuk dalam ruang pembuatan peraturan pelaksana, yang ini menurut kita adalah peluang dan ruang kita yang bisa kita optimalkan, sehingga implementasi UU DKJ yang perlu diafirmatifkan, perlu dikonkretkan itu bisa kita capai," jelasnya.

Termasuk juga, tambah dia, isu tentang Jakarta pasca IKN adalah soal Jakarta sebagai kota global. "Nah Jakarta kota global ini juga sepadan ini dengan isu kawasan aglomerasi ini kan soal lahan. Soal komersialisasi lahan, aset dan sebagainya," jelasnya.

Menurut Dwi Rio, kota global ini harus dicermati dengan hati-hati, jangan sampai kemudian Jakarta yang semakin komersil, itu menjadi tempat yang asing bagi kebanyakan warga secara umum.

"Harus diingat, bahwa ketika kita bicara Jakarta hari ini dan ke depan maka tidak bisa dipisahkan bagaimana Jakarta secara historis. Jakarta secara historis ada dua hal utama".

"Pertama Jakarta itu adalah kumpulan kampung-kampung di kota. Mengintensikan itu kan pendampingan ke kampung-kampung bagaimana mereka mendapatkan hak atas apa kepemilikan atau tempat tinggalnya. Jadi itu adalah rohnya Jakarta," beber Dwi Rio.

Menurut Dwi Rio, Jakarta bukan hanya cuma di Sudirman, bukan hanya pencakar langit. Tetapi, Jakarta dibentuk sebagai kampung kota yang kemudian satu sama lain saling merangkai dan kemudian menjadi kota.

"Ketika kita melakukan pendekatan pembangunan di kota Jakarta termasuk pertanahan, agraria dan sebagainya itu tidak bisa dipisahkan tentang itu," katanya.

Yang kedua, lanjut Dwi Rio, bahwa Jakarta adalah kota perjuangan. Menurut dia, Jakarta dibentuk dan kemudian diselenggarakan pemerintahannya oleh Wali Kota pertama, Suwiryo. Itu adalah amanah dari proklamasi tentang pembagian kekuasaan sesingkat mungkin dan dengan cara yang seksama.

"Artinya apa, Jakarta itu dilahirkan, dirintis oleh balutan spirit dan semangat perjuangannya tinggi, perjuangan untuk apa untuk keadilan warga. Nah inilah yang kemudian harus menjadi prinsip utama bagi para pemangku kepentingan," ungkapnya.

"Baik eksekutif maupun legislatif dalam rangka untuk menjunjung harkat dan dan martabat para pemilik kepentingan, yaitu warga," tambahnya.

Di lain sisi, Dwi Rio mengkhawatirkan adanya dugaan deal-deal investor untuk ikut memanfaatkan aset-aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta yang akan ditinggalkan.

"Sangat mengkhawatirkan, kenapa begitu? Karena kita melihat ada indikasi-indikasi yang kok ke sana gitu dan ketika ada kecondongan kita bisa bilang ini kan pertarungan menjadi pertarungan ekonomi politik, pertumbuhan dan pemerataan seperti itu kurang lebihnya," lanjut Dwi Rio.

Apalagi hari ini isu kependudukan meresahkan, "Kependukan itu soal hari ini resah tentang admintrasi pendudukan, warga jakarta, bukan warga jakarta dicabut segala macam, ini maksudnya gimana. Secara administrasi DKI itu sudah berubah menjadi DKJ, apakah KTP-nya gitu ya," katanya.

Dan itu, ujar Dwi Rio, dibalut oleh peraturan pemerintah pusat. "Nah itu kan adanya tanda-tanda bahwa kita itu tidak terorientasi pada pemerataaan, jadi  kalau lihat dari gejala-gejala sosial ekonomi politiknya".

"Ini yang kemudian membuat kita sebagai wakil warga Jakarta berupaya untuk berjuang keras dalam ranah parlemen, baik itu regulasi, baik itu fungsi kontrol, maupun fungsi budgeting," beber Anggota DPRD DKI Jakarta 4 periode ini.

Namun demikian semua itu harus dapat dicermati dari waktu ke waktu. "Kalau hot isu tentang atau bukan IKN, reguler betul kita sudah banyak disajikan baik soal banjir, kemacetan kemiskinan dan sebagainya dan tentu dua hot isu ini saling terkait. Karena ini menjadi siklus ekosistem yang tidak bisa terpisahkan jadi kurang lebih kayak gitu," tutur Dwi Rio.