Masyarakat Diminta untuk Aktif Mengawasi Penggunaan Dana Desa

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 19 Maret 2021 13:30 WIB
Monitorindonesia.com - Jumlah Dana Desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat dan pengelolaannya dipercayakan kepada Kepala Desa sangat beragam dan bisa mencapai Rp1 Miliar, harus mengedepankan transparansi. Transparansi pengelolaan Dana Desa sangat penting, mengingat pemerintah Desa adalah ujung tombak pembangunan nasional. Demikian disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/3/2021). LaNyalla pun mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut. Apalagi pemerintah Desa mengelola dana yang tidak sedikit, jumlahnya mencapai miliaran. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Kepala Desa memiliki tugas yang berat karena kesejahteraan dan pembangunan SDM dimulai dari masyarakat desa. "Yang harus diingat, Dana Desa bukan untuk memperkaya diri oknum Kepala Desa. Tapi untuk membangun desa yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah buat masyarakat," tambahnya. LaNyalla juga mengatakan bahwa masyarakat juga memiliki hak mendapatkan akses dan informasi dalam pembangunan desa, yaitu berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No.6/2014. "Hal ini harus diketahui para kepala desa, sehingga pengelolaan Dana Desa harus bedasarkan pada transparansi dan akuntabilitas. Dan melaksanakannya bersama dengan masyarakat," katanya. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan. Karena, dengan pengawasan yang baik good governance bisa diciptakan. Sampaikan informasi ke 1500040 jika ditemukan kejanggalan atau penyimpangan atau masyarakat juga bisa mengadu melalui SMS ke nomor 087788990040 atau 081288990040 atau di penegak hukum setempat. "Setiap unsur dan individu harus terlibat untuk kemajuan desa, serta untuk mencapai transparansi pengelolaan Dana Desa," tegas Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. (Ery)

Topik:

dana desa harus diawasi

Berita Sebelumnya

Prostitusi Anak Makin Marak, KPAI Minta Aturan Standard Hotel Dirubah

Berita Selanjutnya

Besok Tilang Elektronik Bakal Diluncurkan Secara Nasional, Tapi Operasional Belum Jelas 

Berita Terkait

Politik
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro

Fauzi Amro Sebut Masih Ada Kepala Desa Yang Diintimidasi APH Terkait Dana Desa

10 Juli 2025 06:40 WIB

Hukum
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Manthovani saat menyaksikan penandatangan nota kesepahaman bersama antara pemkab, pemkot dengan Kepala Kejari se-Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Kamis (3/7/2025)

Kejagung Sebut 275 Kades Terjerat Kasus Dana Desa

4 Juli 2025 00:57 WIB

Hukum
Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Simalungun, Reynanda Primta Ginting (26) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Jaksa Reynanda Primta Tewas saat Kejar Kades Tersangka Korupsi, Begini Kronologinya

3 Juli 2025 21:03 WIB

Hukum
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (Foto: Dok MI)

Dana Desa Dipakai untuk Judol Diadukan ke KPK

11 Maret 2025 17:41 WIB

Hukum
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar (Foto: Dok MI)

Kejagung Tindak Lanjuti Laporan PPATK soal Kasus Dana Desa untuk Judi Online

20 Januari 2025 18:46 WIB

Ekonomi
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI)

Siapa Oknum Kades Pakai Dana Desa untuk Judol? Ini Kata PPATK

20 Januari 2025 15:04 WIB