Ini Indikator Pemecatan 51 Pegawai KPK

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 25 Mei 2021 21:18 WIB
Monitorindonesia.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haria Wibisana menjelaskan kluster dan indikator 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). "Pertama adalah klaster atau aspek dari pribadi yang bersangkutan," kata Haria Wibisana, dalam konferensi pers, di Kantor BKN, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021). Klaster kedua, kata Bima, yakni aspek dipengaruhi maupun mempengaruhi. Kemudian klaster ketiga adalah aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintah yang sah. Bima menjelaskan, dari tiga klaster itu terdapat 22 indikator penilaian. Adapun indikator penilaian itu terdiri dari aspek pribadi berisi enam indikator; aspek pengaruh berisi tujuh indikator; dan aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah berisi sembilan indikator. Bima menyebut, para pegawai banyak yang gagal dalam indikator Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Dia menegaskan, dalam indikator itu para pegawai tidak boleh gagal sama sekali. "Itu harga mati jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut," tegas dia. Bima menegaskan, indikator pribadi dan pengaruh negatif masih bisa dididik. Namun, indikator tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah diklaim tidak bisa diperbaiki jika gagal. "Jadi itu alasan 51 orang tidak bisa diikutsertakan dalam diklat bela negara dan wawasan kebangsaan," kata Bima. Dengan indikator tersebut, 51 pegawai KPK yang kebanyakan penyidik senior harus hengkang dari KPK. Terhitung 1 November 2021, 51 pegawai tersebut sudah tak lagi di KPK.[Mar] #51 Pegawai KPK #Pemecatan 51 Pegawai KPK  

Topik:

KPK bkn

Berita Sebelumnya

Ganti Doni Monardo, Jokowi Lantik Kepala BNPB Baru

Berita Selanjutnya

Bamsoet Minta Universitas Sukseskan Agenda Nasional dengan Menghadirkan PPHN

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

Terkait Korupsi Rita Widyasari, KPK Cari WNA India Sankalp Jaithalia

7 jam yang lalu

Hukum
Mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro, usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024, Selasa (14/10/2025)

Eks Ketua Koperasi Amphuri Ngaku Tak Tahu Pembagian Kuota Haji 2024 juga Tak Kenal Yaqut

13 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Sita 18 Bidang Tanah Terkait Kasus Pemerasan RPTKA di Kemnaker

13 jam yang lalu

Hukum
Arie Prabowo Ariotedjo (Foto: Istimewa)

Mengapa Ayah Eks Menpora Dito Terseret Dugaan Korupsi Anoda Logam dengan Antam?

13 jam yang lalu

Hukum
Direktur Utama (Dirut) PT Loco Montrado (LM), Siman Bahar alias Bing Kin Phin (Foto: Istimewa)

Perusahaan Milik Siman Bahar jadi Tersangka Korporasi Korupsi Anoda Logam dengan Antam

14 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Ternyata Sudah Periksa Eks Dirut Antam Arie Prabowo terkait Kasus Anoda Logam

16 jam yang lalu