Tanggapi Temuan BPK Soal Program PC-PEN, Anis Byarwati: Semua Uang Negara Harus Dipertanggungjawabkan

Reina Laura

Diperbarui 5 Juli 2021 13:13 WIB

Tanggapi Temuan BPK Soal Program PC-PEN, Anis Byarwati: Semua Uang Negara Harus Dipertanggungjawabkan

Monitorindonesia.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta pada 25 Juni 2021 lalu. Diantaranya poin laporan BPK terkait dengan pemeriksaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). BPK menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya tercapai. Hal tersebut disebabkan oleh alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan. Juga pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya efektif. Atas laporan yang disampaikan BPK ini, anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/7/2021) mengatakan bahwa temuan BPK ini harus ditelusuri dan diungkap secara jelas dan transparan. "Sangat ironis ditengah pandemi yang berdampak pada rakyat secara luas, justru ada temuan BPK pada penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Bagaimana tata kelola anggaran dan pengendalian mekanisme kebijakan keuangan negara? Termasuk realisasi, efektivitas, pengendalian dan akuntabilitas anggaran, harus dievaluasi secara menyeluruh," ujar dia. Karena ini telah menjadi temuan BPK, lanjut politisi perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, maka harus menjadi perhatian semua pihak untuk diusut secara tuntas. Dia menjelaskan bahwa semua temuan BPK terkait permasalahan, harus ditindaklanjuti dan diperhatikan serius. Apalagi, lanjut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, BPK adalah lembaga tinggi negara yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan keuangan negara. "Dalam hal ini, BPK melaksanakan tugasnya dengan berdasar pada pasal 1 UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan," ujar Anis. Terkait kemungkinan apakah dalam temuan BPK ini terdapat kerugian negara atau tidak, Anis mengatakan bahwa semua permasalahan tersebut sudah memiliki prosedur dan aturan masing-masing. Sebagai contoh, ia mengemukakan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Tindak lanjut dan pengusutannya, tentu harus mengikuti prosedur dan aturan yang ada," katanya. Selain itu, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan komitmennya bahwa DPR yang memiliki fungsi melakukan pengawasan, akan terus turut memantau. Karena salah satu tugas DPR adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah. "Setiap saat semua elemen negara harus sadar akan pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan uang negara, karena semua uang negara yang dikelola adalah uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan,” tandas Anis Byarwati. (Ery)

Topik:

temuan bpk pc-pen

Tanggapi Temuan BPK Soal Program PC-PEN, Anis Byarwati: Semua Uang Negara Harus Dipertanggungjawabkan

Berita Sebelumnya

Kesembuhan Covid RI Nomor 7 Tertinggi Dunia

Berita Selanjutnya

Tabung Oksigen Langka Nyawa Rakyat Melayang, Darmadi: Imbas Kegagalan Antisipasi Perubahan Supply-Demand

Berita Terkait

APH Didesak Usut Temuan BPK soal Belanja Dinas di Sekwan Purwakarta Rp 468 Juta Tak Didukung SPJ

Hutama Karya Rugikan PT SMI Rp 194,68 M atas Pekerjaan 5 Jalan Ini

Seabrek Temuan BPK di PLN Ini Tak Ada yang Diusut APH! Mengapa?

Pembiayaan Proyek PLTBm Djatiroto Rp212,6 M oleh PT SMI Tidak Dapat Dikembalikan

Duh!!! Pengelolaan Investasi Dapen PLN Rugikan Negara Rp 132,9 M

PTPN VIII Kekurangan Penerimaan dari KSO Pengelolaan Kebun dan Pabrik Teh Rp1,7 M

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K