PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, Berikut Saran Fraksi PAN

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 25 Juli 2021 12:26 WIB
Monitorindonesia.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) di DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan untuk mengambil keputusan terbaik, terkait status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau Level 4, pemerintah harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak yakni ahli epidemolog, kalangan pengusaha, pekerja, masyarakat terdampak, dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Masukan tersebut sangat perlu untuk melengkapi hasil evaluasi PPKM Level 4 akan berakhir hari ini. "Kombinasi antara masukan dari berbagai pihak, dan hasil evaluasi itulah semestinya yang dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berikutnya," ujar Saleh Daulay dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (25/7/2021). Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebutkan, tanpa diminta, sudah banyak kalangan yang bersuara. Mereka memberi masukan dari banyak aspek. Termasuk aspek efektivitas PPKM darurat, kemampuan fasilitas kesehatan (faskes), kecukupan tenaga medis, alat dan obat-obatan, bahkan sampai pada dampak yang ditimbulkan bagi roda perekomian masyarakat. Tidak hanya ekonomi menengah ke atas, tetapi juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ada juga yang memberi masukan terkait penguatan jaminan sosial, dan lain- lain,tandasnya. Tentu tidak mudah bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan lanjutan. Pasalnya, Menurut Saleh Daulay, masukan-masukan yang disampaikan juga cukup beragam. Misalnya, ada yang menilai bahwa PPKM darurat berhasil, namun ada juga yang menilai tidak berhasil. Ada yang menilai perlu diperpanjang, ada yang menilai tidak perlu, dan ada yang menilai agar dicari kebijakan alternatif lain. "Dari semua itu, ujungnya nanti dikembalikan kepada pemerintah. Sebab, pemerintahlah yang memiliki data status penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga yang mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat,"  katanya. Satu hal yang perlu dicatat, menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara II ini, jika pemerintah ternyata nanti akan memperpanjang, maka harus dipastikan bahwa jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan subsidi harus benar-benar diberikan ke masyarakat dan tepat sasaran. Tanpa jaring pengaman sosial dan bantuan sosial, Saleh Daulay meniliai, kebijakan ini dinilai tidak akan efektif. Dipastikan akan tetap ada orang yang mencoba melanggar protokol kesehatan (prokes) karena faktor kebutuhan sehari-hari. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang yang terdampak dan belum mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya. "Subsidi dan bansos itu kan tidak di seluruh Indonesia. Hanya di daerah yang diberlakukan PPKM darurat atau PPKM level 4. Perhitungan terhadap hal ini juga harus dilakukan secara cermat. Harus dipastikan tidak ada masyarakat yang dilupakan." ujarnya. Selain itu, dia menyarakankan agar di dalam pengumuman perpanjangan atau pelonggaran kebijakan PPKM, pemerintah memberikan alasan secara terbuka. Tidak perlu ada yang ditutupi. Pemerintah harus menunjukkan bahwa semua potensi yang dimiliki sudah dikerahkan secara maksimal. Harus dijelaskan juga, lanjut Saleh Daulay, bahwa masukan dari masyarakat selalu di dengar. Karena itu, perbaikan selalu dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak, tutup .Saleh Partaonan Daulay.[Lin]

Topik:

Fraksi PAN PPKM Level 4

Berita Sebelumnya

Bansos Sembako Hanya Dibagikan 2 Bulan, Mensos: Sekarang Sisanya Kemana?

Berita Selanjutnya

Tak Becus Tangani Covid-19, Bupati Toba Bisa Diberhentikan

Berita Terkait

Politik
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan (Foto: Istimewa)

Fraksi PAN Ajukan Permintaan Penghentian Gaji Hingga Tunjangan Anggota DPR Nonaktif

3 September 2025 14:10 WIB