Pemindahan IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ditetapkan Sebelum Pandemi

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 21 Oktober 2021 15:39 WIB
Monitorindonesia.com - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dilakukan pemerintah sudah ditetapkan jauh hari sebelum pandemi Covid-19 berlangsung. Sekarang ini adalah kelanjutannya dari kedua mega proyek tersebut. Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berbicara dalam Gelora Talk bertajuk "APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara" yang disiarkan live streaming di Channel YouTube Gelora TV, Rabu (20/10/2021). Disampaikan Misbakhun bahwa pemindahan itu, ada perubahan yang berubah dari skenario awal. Bila ada situasi berubah, maka upaya pemindahan yang dilakukan juga berubah. Apalagi, perubahan situasinya sangat serius. "Siapa yang bisa menguji kedalaman pandemi? Tiga bulan lalu (sebelum pemindahan) siapa yang bisa memperkirakan saat ini konfirmasi kasus positif di bawah 1.000," tanya politisi Partai Golkar itu. Karena itu, Misbakhun menganggap wajar jika semasa awal pandemi pemerintah menarik utang dari berbagai sumber karena mengalami defisit APBN, yang juga dialami negara lain selama masa pandemi. Namun, utang yang menumpuk itu bisa diimbingi dengan belanja yang berkualitas dan dirasakan langsung oleh rakyat sampai pada hal-hal yang utama seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. "Fungsinya pajak disitu, dipungut itu untuk kepentingan rakyat. Bagi saya mari kita awasi bersama upaya pemerintah memungut pajak dan upaya kualitas belanja ini. Disitulah kita bisa mengukur manfaat dari APBN," katanya. Menurut Misbakhun, perencanaan APBN itu direncanakan tidak hanya dari sisi penerimaan saja, tetapi juga belanja. Untuk mengatasi utang itu, maka penerimaan pajak harus digenjot. Sehingga jika tax ratio rendah, bukan untuk diratapi, tetapi dicarikan jalan keluarnya. Anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan, siapa pun menteri ataupun presidennya, maka ketika menghadapi situasi pandemi seperti saat ini bukan tidak mungkin akan mengambil langkah taktis, sebagai langkah antisipatif mengatasi penyebaran wabah dan dampak perekonomian di dalam negeri. "Pandemi ini juga menjadi ujian bagi para pemimpin, mengenal kelas ujiannya, leadership-nya, dan bagaimana mencari langkah antisipasi terhadap situasi dan keadaan yang ada," demikian Misbakhun. (Ery)

Topik:

IKN pemindahan

Berita Sebelumnya

Calon Pengurus dan Kader Jaringan Bela Negara Tandatangani Fakta Integritas

Berita Selanjutnya

Tes PCR Wajib untuk Naik Pesawat Bebani Masyarakat, Irwan 'Fecho': Harusnya Ditanggung Pemerintah

Berita Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB