Implementasi Tanpa Test PCR, Kemenhub Tunggu SE Satgas Covid-19

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 1 November 2021 16:31 WIB
Monitorindonesia.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan implementasi penyesuaian syarat naik pesawat masih menunggu keluarnya Instruksi Menteri Dalam Megeri (Inmendagri) dan surat edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19. Hal ini setelah pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mewajibkan syarat tes PCR bagi masyarakat yang ingin berpergian menggunakan pesawat. "Untuk implementasinya, kami masih menunggu penetapan melalui Inmendagri dan SE Satgas," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati saat dihubungi, Senin (1/11/2021). Dua ebijakan itu akan menjadi rujukan Kemenhub dalam menerbitkan SE yang jadi acuan para operator transportasi. Inmendagri dan SE Satgas jadi rujukan Kemenhub dalam menyusun ketentuan syarat perjalanan dalam negeri. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan untuk perjalanan udara wilayah Jawa Bali tidak lagi harus PCR tapi bisa menggunakan antigen. “Untuk perjalanan akan ada perubahan yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali perjalanan udara tidak lagi mengharuskan tes PCR. Tapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yg diberlakukan dengan luar jawa bali, sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri,” katanya dalam konferensi persnya, Senin (1/11/2021). Perlu diketahui bahwa sebelumnya pemerintah mewajibkan tes PCR untuk penumpang pesawat. Semula, tes PCR wajib bagi penumpang di intra-Jawa dan Bali serta luar Jawa dan Bali dengan status PPKM level 3 dan 4. Pemerintah bahkan sempat diwacanakan akan mewajibkan tes RT-PCR di seluruh moda transportasi. Kebijakan ini pun menjadi kontroversi di kalngan masyarakat Indonesia pada saat diberlakukan. Banyak yang mempertanyakan keputusan tersebut karena harga tes RT-PCR yang tergolong cukup mahal. Selain itu, kebijakan tersebut juga diberlakukan di saat angka Covid-19 Indonesia sedang berada di titik yang paling rendah selama beberapa waktu terakhir.[Sul]  

Topik:

kemenhub Test PCR

Berita Sebelumnya

Banggar DPR RI Apresiasi Putusan MK terkait Undang-Undang Corona

Berita Selanjutnya

Penerbangan Jawa-Bali Tak Gunakan Test PCR Lagi, Parta: Saya Harap Pariwisata Segera Bangkit

Berita Terkait

Nasional
Truk ODOL (Foto: Ist)

Pemerintah akan Bentuk Tim Teknis untuk Tangani Truk ODOL

2 Oktober 2025 11:04 WIB

Hukum
Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjebloskan Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) periode Mei 2016-Juli 2017 Prasetyo Boeditjahjono (PB) ke Rutan Klas I Palembang. (Foto: Dok MI/Aan)

Kejaksaan Jebloskan Eks Dirjen DJKA Prasetyo Boeditjahjono ke Rutan Klas I Palembang

9 September 2025 19:39 WIB

Hukum
Bupati Pati Sudewo (Foto: Istimewa)

Diduga Terima Fee Proyek Rel KA, KPK akan Periksa Bupati Pati Sudewo

13 Agustus 2025 17:59 WIB

Hukum
ASN Kemenhub Risna Sutriyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Risna Sutriyanto ditahan KPK terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

PT IPA Beri Rp 600 Juta ke ASN Kemenhub Risna: Komitmen Fee Proyek Jalur Ganda KA

13 Agustus 2025 04:05 WIB

Hukum
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan, Risna Sutriyanto, resmi menjadi tersangka dan ditahan KPK usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (11/8/2025).

KPK Tahan Pejabat Kemenhub Risna Sutriyanto, Tersangka Korupsi Jalur KA DJKA

12 Agustus 2025 14:17 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (Foto: Dok MI)

KPK Beri Sinyal Dugaan Keterlibatan Eks Menhub Budi Karya di Korupsi DJKA, Kapan Diperiksa Lagi?

3 Juli 2025 01:57 WIB