Puan: Jakarta PPKM Level 1, Prokes Juga Harus Tetap Nomor 1

Syamsul

Diperbarui 3 November 2021 17:07 WIB

Puan: Jakarta PPKM Level 1, Prokes Juga Harus Tetap Nomor 1

Monitorindonesia.com- Di masa PPKM Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta masyarakat khususnya yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta untuk tetap konsisten menjaga kedisiplinan protokol kesehatan (prokes) meski Jakarta kini telah menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang berada pada PPKM Level 1. “Kita cukup gembira saat ini Ibu Kota Negara sudah berada di level terendah PPKM. Jakarta kini berada pada PPKM Level 1, prokes pun tetap harus nomor 1,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (2/11/2021). Puan mengatakan, prokes harus betul-betul dijaga mengingat DKI Jakarta sebelumnya menjadi salah satu daerah penyumbang kasus positif Covid-19 terbanyak. Oleh karena itu, politikus PDI-Perjuangan tersebut mengingatkan jajaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus konsisten mempertahankan performa penanganan pandemi Covid-19. Puan menegaskan, jajaran pemda untuk tidak sampai lengah meski pandemi di Jakarta sudah melandai. Pemda juga perlu mempercepat pemberian vaksin bagi warga DKI Jakarta yang belum menerima agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus Covid-19. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini meminta partisipasi masyarakat untuk menjaga agar Jakarta aman dari pandemi Covid-19. Menurut Puan, kesadaran warga DKI Jakarta menjadi salah satu faktor keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dalam menurunkan status level PPKM. Meskipun saat ini di berbagai ruang publik seperti mal, tempat makan dan sektor lainnya sudah bisa beroperasi penuh, namun masyarakat diminta harus tetap selalu waspada terhadap penyebaran virus. Puan mengungkapkan, penurunan status PPKM menjadi level 1 di Jakarta juga berdampak terhadap peningkatan relaksasi pekerjaan di berbagai sektor, termasuk sektor non esensial yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang berujung peningkatan kesejahteraan rakyat. Maka diharapkan penurunan level PPKM bisa memperbaiki perekonomian daerah. “DKI Jakarta sebagai sentral perekonomian negara punya peran besar bagi Pemulihan Ekonomi Nasional,” jelas Puan. Puan yakin penurunan level PPKM di Jakarta akan semakin menormalisasi dunia pendidikan. Maka, Puan meminta pemda menggencarkan vaksinasi bagi anak usia sekolah, sehingga semakin banyak anak didik yang bisa mengikuti sekolah tatap muka agar kualitas pendidikan bisa diperbaiki karena pembelajaran jarak jauh sejak awal pandemi mempengaruhi psikologi dan cognitive learning. Lebih lanjut, Puan mengajak semua pihak mewaspadai terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di akhir tahun. “Seluruh masyarakat diminta mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan di luar rumah. Pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19 dan instansi terkait harus mengantisipasi libur panjang akhir tahun sambil terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengikuti kebijakan serta taat prokes. Fasilitas dan sarana kesehatan juga harus siap untuk segala kemungkinan,” pungkas Cucu Proklamator RI Bung Karno.

Topik:

prokes Puan Maharani PPKM

Puan: Jakarta PPKM Level 1, Prokes Juga Harus Tetap Nomor 1

Berita Sebelumnya

Karier Cemerlang Jenderal TNI Andika Perkasa dan Bayang-Bayang Hendropriyono

Berita Selanjutnya

Miliki Peran Strategis, DPR RI Beri Perhatian Khusus Pengangkatan Penglima TNI

Berita Terkait

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

Ketua DPR RI Puan Maharani Diduga Pesta Miras Bersama Para Istri Konglomerat

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

Puan Desak Evaluasi Total Pelaksanaan Program MBG

Puan Kumpulkan Pimpinan Fraksi Untuk Bahas Transformasi DPR dan Aspirasi Masyarakat

Puan Maharani Pimpin Reformasi DPR, Tunjangan Perumahan Dihentikan dan Kunker Dimoratorium

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K