Politikus PKS Desak Pemerintah Batalkan Permendag Impor Minol

Syamsul

Diperbarui 8 November 2021 11:46 WIB

Politikus PKS Desak Pemerintah Batalkan Permendag Impor Minol

Monitorindonesia.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Menteri Perdagangan membatalkan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) No 20 Tahun 2021 yang mengatur kebijakan impor minuman alkohol. Politisi PKS ini sepakat dengan Majelis Ulama Indonesia bahwa kebijakan untuk menaikkan jumlah impor minuman mengandung etil alkohol (MMEA) merugikan anak bangsa dan pendapatan negara. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melonggarkan aturan minuman alkohol impor. Beleid itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Peraturan tersebut mengubah Permendag Nomor 20 Tahun 2014 terkait impor MMEA dari batas maksimal 1000ml menjadi 2250ml. “Meskipun kebijakan tersebut ditujukan bagi wisatawan asing, namun aturan itu berlaku umum. Dengan pengawasan oleh pemerintah yang sangat lemah, sangat potensial minuman yang mengandung etil alkohol beredar secara ilegal di masyarakat umum,” tegas Amin. Ia pun merujuk sejumlah penelitian yang dilakukan beberapa perguruan tinggi. Hasil penelitian Universitas Tanjungpura Pontianak menyebutkan, peredaran minuman beralkohol illegal marak terjadi Kota Pontianak di warung-warung pinggir jalan, di hotel-hotel, tempat hiburan malam (THM), dan gudang para pedagang minuman beralkohol yang tidak berizin. Demikian juga hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang menyebut tidak berjalan efektifnya pengawasan dan pengendalian peredaran Minol di Kota Gorontalo. Kajian yang sama juga ditunjukkan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) terkait pengawasan peredaran Minol di Kota Kudus, Jawa Tengah. Hasil kajian di dua kota tersebut menunjukkan, kebiasaan mengonsumsi minol berdampak negatif dalam konteks sosial, ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat. Kajian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga mengungkapkan, mengonsumsi minol berdampak buruk bagi kesehatan hati, otak, jantung, dan bisa memicu kerusakan organ tubuh lainnya. Minol berdampak gangguan jiwa dan juga kerusakan otak dan demensia secara dini akibat penyalahgunaan alkohol. Banyak kasus pikun terjadi pada usia muda akibat ada degenerasi saraf otak yang disebabkan oleh alkohol. Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu juga mengutip hasil kajian Guru Besar Mahidol University Thailand, Montarat Thavorncharoensap pada 2009 yang mengungkapkan potensi kerugian ekonomi akibat minuman beralkohol mencapai Rp256 triliun per tahun. “Dengan sejumlah fakta yang merugikan bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat tersebut, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan semacam itu,” tanya Amin.

Topik:

Minol mendag Komisi IV Fraksi PKS minuman beralkohol

Politikus PKS Desak Pemerintah Batalkan Permendag Impor Minol

Berita Sebelumnya

DPR Minta RUU HKPD Berpihak Kepada Daerah

Berita Selanjutnya

Pejabat Negara Bisnis PCR di Masa Pandemi, Fahri Hamzah: Menurunnya Standar Etika

Berita Terkait

Komisi IV DPR Panggil Menhut Minta Data Pembalakan Liar

DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Masuknya 250 Ton Beras Ilegal di Sabang

Spanyol Minat Investasi di Indonesia, Kata Mendag Budi

Komisi IV DPR RI Sayangkan Sistem Distribusi Beras Oleh Bapanas

Titiek Soeharto Minta APH Tindak Tegas Pelaku Pengoplos Beras

Komisi IV DPR RI: Pengoplosan Beras Tindakan Yang Tak Bisa Ditolerir

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K