Sekjen MPR: Pembangunan Desa Harus Dibarengi dengan Wawasan Kebangsaan

Nicolas

Diperbarui 27 November 2021 19:27 WIB

Sekjen MPR: Pembangunan Desa Harus Dibarengi dengan Wawasan Kebangsaan

Monitorindonesia.com - Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan, desa akan menjadi kawasan terbuka bagi masuknya berbagai pengaruh dunia luar termasuk di dalamnya globalisasi dan kemajuan teknologi. Untuk itu nilai-nilai kearifan lokal harus tetap dijaga dan dilindungi agar tidak tergeser dan tersisihkan oleh laju roda zaman. “Kita tentu tidak menginginkan pengembangan potensi desa menjadi pintu masuk atas lunturnya kearifan lokal, tergerusnya semangat kegotong-royongan, dan terkikisnya wawasan kebangsaan, karakter dan jati diri ke-Indonesiaan kita. Selaras dengan itu, upaya pengembangan potensi dan sumber-sumber daya desa harus dibarengi dengan pembangunan wawasan kebangsaan,” kata Ma’ruf Cahyono dalam Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) periode 2021 – 2026 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (27/11/2021). Pelantikan dan Rakernas DPP Apdesi Periode 2021-2026 bertema “Membangun Indonesia dari Desa” dihadiri Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Dr Ir Wahyu Utomo, Ketua Umum Apdesi 2021-2026 Surta Wijaya dan ratusan peserta rakernas. Ma’ruf Cahyono menjelaskan, MPR RI senantiasa konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI kepada seluruh elemen masyarakat bangsa dan negara. Empat pilar MPR RI itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, etika moral, dan alat pemersatu bangsa, UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, NKRI sebagai konsensus kebangsaan yang harus kita junjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dan kemajemukan bangsa. “Apdesi bisa bekerjasama dengan MPR RI. Apdesi bisa berkontribusi dalam rangka mendukung visi MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat serta tugas MPR dalam melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR, pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan, serta menyerap aspirasi masyarakat,” katanya. Berbicara desa, Ma’ruf mengatakan pembangunan nasional bisa dikatakan berhasil apabila desa dalam lingkup terkecil suatu negara telah diperhatikan dengan baik dari sisi kemajuan dan kemandiriannya di berbagai bidang. Desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Bahkan desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah. “Begitu pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional, setidaknya membuat desa memiliki dua fungsi strategis. Pertama, dari aspek ekonomis, desa memegang peranan penting terutama sebagai salah satu indikator kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah atau bahkan suatu negara. Kedua, dalam aspek politis, desa bisa menjadi indikator suara sekaligus aspirasi dasar rakyat yang tidak boleh dihiraukan,” paparnya. Program dana desa yang dialokasikan ke desa-desa di berbagai wilayah, lanjut Ma’ruf Cahyono, bisa bermanfaat untuk menunjang perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggaran pemerintah yang bersumber dari APBN diberikan kepada desa adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Dari sinilah desa mempunyai kewenangan mengelola dan menggunakan dana desa untuk pembangunan desanya. Namun, tambah Ma’ruf Cahyono, dalam perjalanannya penggunaan dan pengelolaannya masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak terjadi penyimpangan karena kurangnya pengawasan dari masyarakat sehingga penggunaan dan pengelolaannya kurang tepat sasaran. “Oleh karena itu penting bagi aparatur desa untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang penggunaan dan pengelolaannya. Termasuk juga warganya bahwa mereka punya hak untuk terlibat dalam pelaksanaannya agar menjadi suatu keberhasilan desa yang menjadi ujung tombak pembangunan nasional,” katanya. “Hakikatnya pembangunan desa merupakan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kini desa tidak bisa dianggap lagi sebagai obyek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subyek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan,” tambah Ma'ruf. Ma’ruf menambahkan kini program pengembangan potensi desa mengarah pada mewujudkan desa wisata agro, desa industri, dan desa digital. “Ke depan, saya optimistis desa tumbuh menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Tinggal desa, rejeki kota, bisnisnya mendunia. Ini akan menjadi magnet yang akan menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya dan mengoptimalkan berbagai peluang yang ada,” tandasnya. [man]

Topik:

Wawasan Kebangsaan Pembangunan Desa Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono apdesi

Sekjen MPR: Pembangunan Desa Harus Dibarengi dengan Wawasan Kebangsaan

Berita Sebelumnya

Vaksinasi 70 Persen Diharapkan Kapolri Terwujud Diakhir Tahun

Berita Selanjutnya

Ini Tiga Saran DPR ke Pemerintah Hadapi Varian Omicron

Berita Terkait

KPK Bidik Proyek-proyek Ladang Gratifikasi Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono

PPATK Berperan Penting Telusuri Keberadaan Investasi yang Dilakukan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

PPATK akan Telusuri Transaksi Tersangka Gratifikasi Rp 17 M Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

Jadi Tersangka Gratifikasi Rp 17 M, Kemana Saja Investasi Eks Sekjen MPR Ma'ruf Ditempatkan?

KPK Cegah Eks Sekjen MPR Ma'ruf ke Luar Negeri, Tersangka Gratifikasi Rp 17 M

Sejumlah Kades di Sumut Gunakan Dana Desa untuk Judi Online, PPATK: Ada Ketua Asosiasi APDESI Kabupaten

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K