Jokowi Dibuat Jengkel oleh Menteri dan Kepala Daerah yang Doyan Belanja Barang Impor

wisnu
wisnu
Diperbarui 25 Maret 2022 10:52 WIB
Monitorindonesia.com - Presiden Joko Widodo mengancam bakal mengungkapkan kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor. "Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog, target tidak tercapai saya umumin, nanti. Setuju tidak? Umumkan saja deh, kita ini harus terbuka apa adanya," kata dalam acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" yang juga dihadiri oleh para menteri kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia, Jumat (25/3). Presiden Jokowi merasa heran berbagai produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri, tapi tidak dibeli oleh kementerian, pemda dan BUMN, malah lebih memilih produk-produk impor. Produk-produk impor tersebut antara lain Closed Circuit Television (CCTV), alat kesehatan, seragam, sepatu hingga onderdil untuk traktor pertanian. "Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan. Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada tapi beli impor," ungkap Presiden. Presiden pun menyebut ia sudah jengkel dengan kebiasaan impor barang tersebut. Bila itu diteruskan, Jokowi pun mengaku tak segan-segan ungkap siapa saja yang doyan belanja impor ketimbang dalam negerinya sendiri. "Mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel. Rumah sakit daerah ini impor, Kementerian Kesehatan impor, 'tak baca nanti karena sekarang gampang banget lihat detailnya, saya lihat," tegas Presiden. "Saya kemarin dari Atambua, saya lihat traktor, alas intan, saya lihat seperti itu 'Tidak boleh Pak Menteri, tidak boleh. Pensil, kertas, saya cek, impor, pulpen, apa ini? Kadang-kadang saya mikir, ini kita mengerti tidak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak mengerti barang yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, stop!" tambah Presiden. Presiden Jokowi menargetkan hingga Mei 2022 dari total anggaran APBN sebesar Rp526 triliun, APBD sebesar Rp535 triliun, BUMN senilai Rp420 triliun, sebanyak Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. "Target nanti, syukur bisa sebelum 10 Mei, yang Rp400 triliun itu bisa tercapai, ini sangat bagus sekali dampaknya akan ke mana. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi saya cek baru Rp2 triliun, ini kelihatannya ada yang tidak semangat di dalam kementerian," ungkap Presiden. Presiden Jokowi pun mengkritisi pembelian kursi dan laptop juga berasal dari impor. "Mau impor kita? kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diteruskan. Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan? Kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan (pertumbuhan ekonomi) sehingga saya minta dan saya tidak mau ditawar-tawar lagi urusan Rp400 triliun di Mei segera dorong UKM-UKM di daerah masuk segera ke e-katalog, masukkan sebanyak-banyaknya," tambah Presiden. Presiden juga memerintahkan LKPP hingga akhir 2022 dapat memasukkan 1 juta UMKM sebagai penyuplai barang di E-Katalog. E-Katalog yang dimaksud Presiden Jokowi adalah aplikasi belanja online yang disediakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah. "Lompatannya harus begitu, kepala daerah ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke E-Katalog, yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikat sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal, bayar sini bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitukan? Dipermudah, biar semua bisa masuk ke E-Katalog. Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semua. Uang kita sendiri, APBN kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu bagaimana toh? Geregetan saya," tegas Presiden. Acara "Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia" didahului dengan Business Matching belanja produk dalam negeri pada 22-24 Maret 2022 dengan hasil Businees Matchng mencapai Rp85 triliun. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 - 1,71 persen. Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, maka dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia dapat terdongkrak hingga 5,36 - 5,4 persen.

Topik:

presiden barang impor menteri belanja impor

Berita Sebelumnya

Dibayang-bayangi Ketidakpastian Ekonomi, Presiden Jokowi: Semua Kepala Negara Bingung

Berita Selanjutnya

Pihak Sekolah Diminta Tetap Taati Aturan PTM Sesuai dengan SKB Empat Menteri

Berita Terkait

Ekonomi
Poin RUU P2SK: Presiden Bisa Pecat Pejabat BI, OJK, dan LPS (Foto: Ist)

RUU P2SK: Presiden Bisa Copot Pejabat BI, OJK dan LPS

2 Oktober 2025 21:53 WIB

Ekonomi
Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif (Foto: Dok MI)

Presiden Didorong Terbitkan State Guarentee untuk Perbaikan Ekonomi

21 Maret 2025 03:56 WIB

Ragam
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Presiden "Ndasmu" Lakukan Evaluasi untuk Bisa Bertahan sampai 2029

19 Maret 2025 14:26 WIB

Hukum
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi (Foto: Istimewa)

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Penyaluran Dana BLBI 1998 Ancam Kredibilitas Bank Sentral, Presiden dan DPR Jangan Berdiam Diri!

21 Januari 2025 11:31 WIB