Kapan NIK Dijadikan NPWP?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 1 Juni 2022 07:48 WIB
Jakarta, MI - Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berlaku mulai tahun depan. Pemerintah, saat ini sedang memperkuat regulasi dengan menerapkan Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan substansi UU itu menjadi basis hukum dalam reformasi perpajakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat dan UMKM. "Beberapa terobosan dalam APBN 2023 di antaranya pemerintah akan melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan mempercepat implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (31/5/2022). Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru. Hal yang juga penting adalah melakukan percepatan implementasi core tax system dan meningkatkan aktivitas digital forensic untuk mendukung penegakan hukum pajak. Sejalan dengan terobosan kebijakan pajak, berbagai inovasi dan kebijakan baru untuk meningkatkan PNBP juga akan terus diupayakan di antaranya melalui penyempurnaan regulasi, perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset negara. Selain itu peningkatan nilai tambah ekonomis, penguatan tata kelola, peningkatan inovasi dan kualitas layanan publik serta optimalisasi dividen BUMN terutama BUMN yang menerima PMN juga akan diusahakan demi meningkatkan PNBP. "Meskipun risiko ketidakpastian masih tinggi di tahun depan, namun pemerintah optimis berbagai inovasi dan terobosan ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara di tahun 2023 sekaligus mendukung peningkatan tax ratio dan upaya konsolidasi fiskal," jelas dia. Agar terobosan berjalan lebih efektif, pemerintah sekali lagi mengajak setiap penyelenggara negara, pejabat publik dan pimpinan pemerintah daerah agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal kepatuhan pembayaran pajak. (Ode)

Topik:

Sri Mulyani NPWP

Berita Sebelumnya

Tanpa Bebani APBN dan Calon Jemaah, DPR Setujui Penambahan Pembiayaan Haji Sebesar Rp 1,5 Triliun

Berita Selanjutnya

Hujan Lebat Disertai Kilat Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah Indonesia

Berita Terkait

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

7 jam yang lalu

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (Foto. Rizal Siregar)

Purbaya Gantikan Sri Mulyani, Misbakhun: Stabilitas Ekonomi Indonesia Masih Terjaga

18 September 2025 14:59 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) menerima memori jabatan dari pejabat lama Sri Mulyani Indrawati saat serah terima jabatan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa 9 september 2025.

Menkeu Purbaya Mulai Sindir Srimul!

11 September 2025 11:28 WIB

Nasional
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani (Foto: Ist)

Tak Lagi Menjabat Sebagai Menkeu RI, Sri Mulyani: Mohon Hormati Ruang Privasi Saya

9 September 2025 13:45 WIB

Politik
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. (Dok. MI)

IPO: Reshuffle Kabinet Prabowo untuk Redam Tekanan Publik Pasca Demonstrasi

8 September 2025 20:06 WIB

Hukum
Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kasus Rp 349 T: KPK Leluasa Proses Bekas Menkeu Sri Mulyani!

8 September 2025 19:00 WIB