Komisi XI DPR RI: Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Berikat, Banten

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 18 Juni 2022 14:35 WIB
Jakarta, MI - Komisi XI DPR RI sekalius Ketua Tim Kunspek Andreas eddy Susetyo dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Banten menyoroti tiga hal, yaitu kinerja penerimaan perpajakan, capaian industri Kawasan Berikat, dan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Guna mendapatkan informasi mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi di Kawasan Berikat, Kunjungan Kerja Spesifik ini dilakukan oleh beberapa Fraksi Partai di Komisi XI demi mendorong terwujudnya sektor pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten. “Secara nasional, Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak realisasinya hingga akhir April 2022 tercatat sebesar Rp567,69 triliun atau telah mencapai 44,88 persen terhadap target pada APBN 2022,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunspek Andreas Eddy Susetyo saat memberikan sambutan dalam pertemuan di Kantor Penerimaan Pajak dan Bea Cukai (KPPBC), Tangerang Selatan, Jumat (17/6/2022). Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 51,49 persen (year of year). Secara nominal, capaian penerimaan pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), di mana masing- masing kontribusinya terhadap total penerimaan pajak sebesar 60,33 persen dan 33,84 persen. “Selain itu, Kawasan Berikat juga merupakan salah satu sektor yang dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia karena dapat memudahkan proses produksi barang maupun industri,” ujar Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut. Dalam mendorong laju ekspor nasional, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dinilai telah menambah penerima fasilitas kawasan berikat dengan berbagai program fasilitas untuk memudahkan terlaksananya ekspor. Melalui kawasan berikat, para pelaku usaha akan memperoleh fasilitas fiskal dan non fiskal, antara lain penangguhan pembayaran bea masuk, tidak dipungut pajak impor, dan percepatan pengeluaran barang impor dari pelabuhan. “Melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Provinsi Banten hari ini, diharapkan dapat mendapatkan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di Provinsi Banten sampai dengan bulan Juni 2022 ini,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V tersebut. Turut hadir, Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, di antaranya Indah Kurnia, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Marinus Gea, dan Melchias Markus Mekeng dari Fraksi PDI-Perjuangan; Mukhammad Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar; Heri Gunawan dan Wihadi Wiyanto dari Fraksi Partai Gerindra; Didi Irawadi Syamsudin dari Fraksi Partai Demokrat; Hidayatullah dari Fraksi PKS; dan Ahmad Yohari dari Fraksi PAN. Dari pihak pemerintah, hadir Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo; dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkeu di Provinsi Banten.      

Topik:

DPR RI Komisi XI DPR RI

Berita Sebelumnya

Keseruan Final Yupi’s Got Talent 2022 Melalui Yupiness Cam

Berita Selanjutnya

Hasil Survey SMRC Sebut Pemilih Partai NasDem Mayoritas Pilih Ganjar

Berita Terkait

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

26 Oktober 2025 13:55 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

23 Oktober 2025 12:00 WIB

Opini
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad

Kinerja Satu Tahun Presiden Prabowo dalam Perspektif Konstitusi

19 Oktober 2025 19:30 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah (Dok. MI)

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

18 Oktober 2025 14:34 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani. (Dok. MI)

Lalu Hadrian Irfani Usul Konsep “Kitchen School” untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T

16 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

13 Oktober 2025 16:06 WIB