Komisi XI DPR RI: Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Berikat, Banten
![Reina Laura](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Reina Laura
Diperbarui
18 Juni 2022 14:35 WIB
![Komisi XI DPR RI: Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Berikat, Banten](https://monitorindonesia.com/2022/06/Anggota-Komisi-XI-DPR-RI-Andreas-Eddy-Susetyo.jpeg)
Jakarta, MI - Komisi XI DPR RI sekalius Ketua Tim Kunspek Andreas eddy Susetyo dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Banten menyoroti tiga hal, yaitu kinerja penerimaan perpajakan, capaian industri Kawasan Berikat, dan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Guna mendapatkan informasi mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi di Kawasan Berikat, Kunjungan Kerja Spesifik ini dilakukan oleh beberapa Fraksi Partai di Komisi XI demi mendorong terwujudnya sektor pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten.
“Secara nasional, Penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak realisasinya hingga akhir April 2022 tercatat sebesar Rp567,69 triliun atau telah mencapai 44,88 persen terhadap target pada APBN 2022,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunspek Andreas Eddy Susetyo saat memberikan sambutan dalam pertemuan di Kantor Penerimaan Pajak dan Bea Cukai (KPPBC), Tangerang Selatan, Jumat (17/6/2022).
Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 51,49 persen (year of year). Secara nominal, capaian penerimaan pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), di mana masing- masing kontribusinya terhadap total penerimaan pajak sebesar 60,33 persen dan 33,84 persen.
“Selain itu, Kawasan Berikat juga merupakan salah satu sektor yang dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia karena dapat memudahkan proses produksi barang maupun industri,” ujar Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut.
Dalam mendorong laju ekspor nasional, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dinilai telah menambah penerima fasilitas kawasan berikat dengan berbagai program fasilitas untuk memudahkan terlaksananya ekspor. Melalui kawasan berikat, para pelaku usaha akan memperoleh fasilitas fiskal dan non fiskal, antara lain penangguhan pembayaran bea masuk, tidak dipungut pajak impor, dan percepatan pengeluaran barang impor dari pelabuhan.
“Melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Provinsi Banten hari ini, diharapkan dapat mendapatkan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di Provinsi Banten sampai dengan bulan Juni 2022 ini,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V tersebut.
Turut hadir, Anggota Komisi XI DPR RI lainnya, di antaranya Indah Kurnia, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Marinus Gea, dan Melchias Markus Mekeng dari Fraksi PDI-Perjuangan; Mukhammad Misbakhun dari Fraksi Partai Golkar; Heri Gunawan dan Wihadi Wiyanto dari Fraksi Partai Gerindra; Didi Irawadi Syamsudin dari Fraksi Partai Demokrat; Hidayatullah dari Fraksi PKS; dan Ahmad Yohari dari Fraksi PAN. Dari pihak pemerintah, hadir Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo; dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkeu di Provinsi Banten.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Ekonomi
![Banggar DPR Usulkan Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tahun 2025 Sebesar 5,4 Persen Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/2021/03/Ketua-banggar-DPR-RI-Said-Abdullah.-Foto-dpr.go_.id_.jpg)
Banggar DPR Usulkan Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tahun 2025 Sebesar 5,4 Persen
18 jam yang lalu
Nasional
![PP Nomor 28 Tahun 2024 Berpotensi Halalkan Zina - Referensi para Siswa dan Remaja? Tabel jumlah kasus HIV di Indonesia dari tahun ke tahun (Foto: Dok. Ditjen P2P)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pp-nomor-28-tahun-2024-berpotensi-halalkan-zina.webp)
PP Nomor 28 Tahun 2024 Berpotensi Halalkan Zina - Referensi para Siswa dan Remaja?
5 Agustus 2024 12:19 WIB
Politik
![Kala Politikus PDIP Akui Usul Revisi UU MD3, Kursi Ketua DPR Bakal Direbut? Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah mengakui pernah mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Usulan itu disampaikan kepada Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Ilustrasi Kursi Ketua DPR RI/Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pdip-usul-revisi-uu-md3-kursi-ketua-dpr.webp)
Kala Politikus PDIP Akui Usul Revisi UU MD3, Kursi Ketua DPR Bakal Direbut?
4 Agustus 2024 03:07 WIB
Hukum
![KPK Panggil Anggota DPR RI Fraksi NasDem Indira Chunda Thita Terkait TPPU SYL Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-juru-bicara-kpk-tessa-mahardika.webp)
KPK Panggil Anggota DPR RI Fraksi NasDem Indira Chunda Thita Terkait TPPU SYL
16 Juli 2024 11:53 WIB
Kesehatan
![Diduga Ada Dorongan Asuransi Swasta, Komisi IX Tolak Penerapan Satu Tarif BPJS Kesehatan KRIS Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/irma-suryani-1.webp)
Diduga Ada Dorongan Asuransi Swasta, Komisi IX Tolak Penerapan Satu Tarif BPJS Kesehatan KRIS
12 Juli 2024 12:05 WIB
Hukum
![Tegas! Ketua DPR Turun Tangan Desak APH Segera Tuntaskan Kasus Afif Maulana Ketua DPR RI, Puan Maharani (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpr-puan-maharani-foto-midhanis.webp)
Tegas! Ketua DPR Turun Tangan Desak APH Segera Tuntaskan Kasus Afif Maulana
4 Juli 2024 14:15 WIB