DPR Berikan Tiga Catatan Persoalan Yang Harus Diselesaikan Menteri ATR/ BPN

elvo
elvo
Diperbarui 20 Juni 2022 12:32 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai ada beberapa "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, sehingga perlu langkah terobosan untuk menyelesaikannya. Dia menjelaskan, "pekerjaan rumah" pertama adalah menyelesaikan target 100 persen pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia. Hal itu menurut dia harus segera dilakukan Menteri ATR yang baru karena hingga saat ini baru 40 persen bidang tanah yang terdaftar, padahal ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2025. "Saat ini baru 40 persen bidang tanah yang terdaftar, padahal target di Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tahun 2025 sudah 100 persen bidang tanah terdaftar," kata Rifqi di Jakarta, Jumat. Dia menjelaskan, "pekerjaan rumah" kedua yang harus diselesaikan Menteri ATR/Kepala BPN yang baru adalah otentifikasi dan verifikasi data pertanahan di Indonesia. Menurut dia, Indonesia belum memiliki satu data sentral yang bisa digunakan publik dan pemerintah. Rifqi juga menilai, "pekerjaan rumah" ketiga adalah ego sektoral antar-kementerian/lembaga terkait persoalan pertanahan juga sangat tinggi karena Kementerian ATR/BPN sering tidak memiliki kekuatan menertibkan mengenai permasalahan tanah. "Kementerian ATR/BPN menjadi kementerian yang sering menjadi tidak memiliki kekuatan apapun untuk melakukan penertiban soal pertanahan dan tata ruang di Indonesia, terlebih ketika berhadapan dengan kawasan hutan dan pertambangan," ujarnya. Dia menegaskan bahwa untuk menyelesaikan persoalan ego sektoral tersebut, perlu adanya penyatuan kewenangan terkait persoalan pertanahan di bawah satu kementerian saja yaitu Kementerian ATR/BPN. Karena itu menurut dia, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan perlu segera dibahas untuk menegaskan peran Kementerian ATR/BPN sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan di Indonesia.**

Topik:

DPR RI Pertanahan komisi ii ATR/BPN

Berita Sebelumnya

Gitaris Legendaris Donny Suhendra Meninggal Dunia

Berita Selanjutnya

Tilang Elektronik Sudah Diberlakukan di 20 Polda, Berikut Daftarnya!

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2 Oktober 2025 14:19 WIB

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

2 Oktober 2025 12:00 WIB

Politik
Gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Zul Sikumbang)

DPR RI Sahkan Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2 Oktober 2025 09:36 WIB

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI/Istimewa)

DPR RI Akan Sahkan RUU BUMN di Rapat Paripurna Besok

1 Oktober 2025 19:01 WIB

Ekonomi
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. (Dok. MI)

Nasim Khan: Perpres Tata Niaga Gula Penting Selamatkan Petani dan Konsumen

30 September 2025 12:44 WIB

Ekonomi
Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa: Pemerintah Akan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Perbesar Utang

23 September 2025 12:07 WIB