DPR Berikan Tiga Catatan Persoalan Yang Harus Diselesaikan Menteri ATR/ BPN
![elvo](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
elvo
Diperbarui
20 Juni 2022 12:32 WIB
![DPR Berikan Tiga Catatan Persoalan Yang Harus Diselesaikan Menteri ATR/ BPN](https://monitorindonesia.com/2022/06/IMG_20220620_122926.jpg)
Jakarta, MI - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai ada beberapa "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, sehingga perlu langkah terobosan untuk menyelesaikannya.
Dia menjelaskan, "pekerjaan rumah" pertama adalah menyelesaikan target 100 persen pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia.
Hal itu menurut dia harus segera dilakukan Menteri ATR yang baru karena hingga saat ini baru 40 persen bidang tanah yang terdaftar, padahal ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2025.
"Saat ini baru 40 persen bidang tanah yang terdaftar, padahal target di Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tahun 2025 sudah 100 persen bidang tanah terdaftar," kata Rifqi di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan, "pekerjaan rumah" kedua yang harus diselesaikan Menteri ATR/Kepala BPN yang baru adalah otentifikasi dan verifikasi data pertanahan di Indonesia.
Menurut dia, Indonesia belum memiliki satu data sentral yang bisa digunakan publik dan pemerintah.
Rifqi juga menilai, "pekerjaan rumah" ketiga adalah ego sektoral antar-kementerian/lembaga terkait persoalan pertanahan juga sangat tinggi karena Kementerian ATR/BPN sering tidak memiliki kekuatan menertibkan mengenai permasalahan tanah.
"Kementerian ATR/BPN menjadi kementerian yang sering menjadi tidak memiliki kekuatan apapun untuk melakukan penertiban soal pertanahan dan tata ruang di Indonesia, terlebih ketika berhadapan dengan kawasan hutan dan pertambangan," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa untuk menyelesaikan persoalan ego sektoral tersebut, perlu adanya penyatuan kewenangan terkait persoalan pertanahan di bawah satu kementerian saja yaitu Kementerian ATR/BPN.
Karena itu menurut dia, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan perlu segera dibahas untuk menegaskan peran Kementerian ATR/BPN sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan di Indonesia.**
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Ekonomi
![Banggar DPR Usulkan Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tahun 2025 Sebesar 5,4 Persen Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/2021/03/Ketua-banggar-DPR-RI-Said-Abdullah.-Foto-dpr.go_.id_.jpg)
Banggar DPR Usulkan Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tahun 2025 Sebesar 5,4 Persen
8 jam yang lalu
Ekonomi
![Pemerintah Obral Lahan Negara, Legislator: Ini Penjajahan Atas Nama Pertumbuhan Ekonomi Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/mardani.webp)
Pemerintah Obral Lahan Negara, Legislator: Ini Penjajahan Atas Nama Pertumbuhan Ekonomi
10 Agustus 2024 14:07 WIB
Politik
![Angggaran Perayaan HUT RI ke-79 Bengkak, Legislator: Pemerintah Jangan Boros Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-ii-dpr-ri-guspardi-gaus-foto-ist.webp)
Angggaran Perayaan HUT RI ke-79 Bengkak, Legislator: Pemerintah Jangan Boros
9 Agustus 2024 17:50 WIB
Hukum
![Presiden dan DPR Diharapkan Tegur Kapolri soal Kuota Mabes Polri dalam Penerimaan Akpol Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Presiden Joko Widodo (kanan) (Foto: Dok MI/Antara)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-kapolri-dan-jokowi.webp)
Presiden dan DPR Diharapkan Tegur Kapolri soal Kuota Mabes Polri dalam Penerimaan Akpol
8 Agustus 2024 16:41 WIB
Nusantara
![Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Eletronik Tanah Milik Pemerintah dan Masyarakat Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono hadir di Kota Bekasi, menyerahkan sertifikat tanah milik masyarakat (Foto: Hms)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/menteri-atrbpn-agus-harimurti-yudhoyono-hadir-di-kota-bekasi-menyerahkan-sertifikat-tanah-milik-masyarakat.webp)
Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Eletronik Tanah Milik Pemerintah dan Masyarakat
7 Agustus 2024 22:31 WIB
Hukum
![Komisi III Dorong Warga Laporkan Pemberi Izin Tambang Galian C ke KPK Anggota Komisi III DPR RI, Santoso (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/santoso-1.webp)
Komisi III Dorong Warga Laporkan Pemberi Izin Tambang Galian C ke KPK
5 Agustus 2024 14:15 WIB