Konsep IKN Forest City dan Kota Cerdas Harus Terwujud

Aan Sutisna
Aan Sutisna
Diperbarui 18 Juli 2022 17:45 WIB
Jakarta, MI - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mengutamakan tercapainya tiga sasaran khusus yakni terciptanya kota “10 menit” bagi pejalan kaki, forest city, dan kota cerdas masa depan. “Kita harus upayakan ke sana, kita mesti wujudkan KPI (Indikator Kinerja Utama) yang sudah ditetapkan Masterplan,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti di Jakarta, Senin (18/7). Mengutip buku saku Ibu Kota Nusantara yang termuat di situs ikn.go.id, tiga KPI khusus yang dicanangkan pemerintah dalam pembangunan IKN adalah terciptanya kota 10 menit yang dirancang untuk berjalan kaki, kota dengan 75 persen kawasan hijau (forest city), dan kota cerdas layak huni untuk menghadapi masa depan. Untuk mencapai tiga KPI itu, pemerintah memiliki delapan prinsip pembangunan IKN, yakni mendesain sesuai kondisi alam; kota yang terhubung, aktif dan mudah diakses; sirkuler dan tangguh; nyaman dan efisien dengan teknologi; aman dan terjangkau; rendah emisi karbon; peluang ekonomi untuk semua; dan Bhineka Tunggal Ika. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya sebelumnya mengatakan untuk menerapkan konsep forest city di IKN, perlu menanam kembali pohon-pohon di lahan sasaran pembangunan dan juga lahan yang sudah rusak di Kalimantan Timur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kata dia, diperlukan juga bibit pohon yang banyak. Karena itu, pemerintah telah mendahulukan pembangunan persemaian (nursery) atau pusat pembibitan di Desa Mentawir, Kabupeten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur seluas 120 hektare, dengan area persemaian dan bangunan sekitar 32,5 hektare. Persemaian Mentawir dalam 6-7 bulan ke depan diharapkan dapat memproduksi 15-20 juta bibit pohon yang antara lain terdiri atas kayu nyatoh, meranti, kapur, gaharu, hingga jambu-jambuan. Dengan penanaman pohon-pohon tersebut, diharapkan akan menarik satwa dan burung-burung untuk masuk ke habitatnya di IKN. Dijelaskan Siti, Presiden meminta dari 256 ribu hektare areal seluruh daerah otorita IKN, 70 persen adalah tutupan alam dan pepohonan, sekarang baru ada 42 persen sehingga harus ditambahkan 28 persen lagi untuk bisa hijau semuanya. “Diperkirakan untuk tercapai 70 persen atau sekitar 80 ribu hektare, akan selesai tertanam dalam waktu 2-3 tahun, dan akan kelihatan hasilnya dalam 4-5 tahun sehingga konsep IKN sebagai green city akan betul-betul terlihat,” kata Siti Nurbaya dikutip Antara.

Topik:

Kementerian LHK IKN Kementerian PUPR

Berita Sebelumnya

Link Pengumuman SMUP Unpad 2022 dan Cara Mengaksesnya

Berita Selanjutnya

Pengamat Sebut Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas Sulit Dicapai, Ini Alasannya

Berita Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB