BPK Serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 ke Presiden Jokowi

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 1 November 2022 23:05 WIB
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 yang diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (1/11). Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan di kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Kami sampaikan tadi terkait beberapa masukan-masukan dan pandangan-pandangan dari kami, rekomendasi dari kami terhadap hasil pemeriksaan di kementerian, lembaga, BUMN. Masukan kepada pemerintah sebagai alternatif pengambilan kebijakan dan juga perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola dan keuangan negara,” jelas Nyoman dalam keterangannya. Selanjutnya, Nyoman menjelaskan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut tidak hanya untuk satu kementerian tetapi juga disampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga melalui Kementerian Keuangan. “Secara umum perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan selaku koordinator akan menyampaikan surat dari Presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti apa temuan-temuan dan perbaikan-perbaikan dari kami,” jelasnya. Lebih lanjut, Nyoman menuturkan bahwa rekomendasi temuan BPK tersebut meliputi berbagai bidang menyangkut kementerian serta lembaga secara menyeluruh. “Temuan-temuan perbaikannya terkait bidang pengendalian internal ada juga bidang terkait dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundangan. Jadi kami ini kan umum, IHPS ini tidak menyangkut satu dua kementerian, tapi kementerian dan lembaga secara menyeluruh,” tutur Nyoman. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua BPK Isma Yatun, dan sejumlah anggota BPK.

Topik:

Jokowi IHPS BPK

Berita Sebelumnya

Mahfud MD Sebut Iwan Bule Cs Bakal Mundur dari PSSI

Berita Selanjutnya

DPD: Putusan MK Soal Menteri Boleh Ikut Kontestasi Politik Tidak Peka Secara Moral

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo saat melantik enam baru menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Jokowi Juara 1 Cetak Menteri Terbanyak Terjerat Korupsi: SBY dan Megawati Kalah Jauh!

5 September 2025 16:01 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo (kanan) ditemani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (Kiri) saat tiba di gelaran Festival Film Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Korupsi Chromebook: Kejagung Perlu Periksa Jokowi

5 September 2025 14:51 WIB

Hukum
Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum dari Direktur Utama PT Angels Products, Tony Wijaya. Foto: Dok MI/Istimewa

Hotman Paris: Seharusnya Jokowi Tersangka Korupsi Impor Gula!

28 Agustus 2025 01:30 WIB