Miris! Tenaga Honorer Pemda Diisi Timses hingga Keluarga Kepala Daerah

Jakarta, MI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, keprihatinannya terkait tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) yang banyak diisi oleh tim sukses (timses) atau keluarga kepala daerah. Hal tersebut disampaikan Tito, dihadapan puluhan kepala daerah dalam rangka Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ,” kata Tito saat menyampaikan paparannya di kantor Kemendagri pusat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9). Pernyataan itu muncul, ketika Tito membahas persoalan anggaran Pemda yang cenderung banyak digunakan untuk belanja pegawai, terutama untuk honorer. Namun Tito menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan keberadaan tenaga honorer spesialis seperti tenaga kesehatan, perawat, dan guru yang memiliki peran khusus dalam sistem. Ia hanya merasa, bahwa pegawai honorer bagian administrasi yang memiliki latar belakang sebagai timses atau keluarga kepala daerah ini, seringkali tidak memiliki pekerjaan yang jelas atau keterampilan yang relevan. Lebih lanjut, Tito mencatat bahwa jumlah tenaga honorer ini terus bertambah saat diadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan kepala daerah di wilayah tersebut diganti. Hal ini menyebabkan, banyak orang baru yang memiliki latar belakang sebagai timses atau anggota keluarga sendiri, masuk ke dalam sistem administrasi daerah. “Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang,” imbuhnya. Mengenai dampak dari banyaknya tenaga honorer, Tito menunjukkan bahwa hal ini menjadi salah satu metode yang digunakan kepala daerah, untuk meningkatkan anggaran belanja pegawai. Padahal, banyak daerah di Indonesia bergantung pada dana yang diterima dari pemerintah pusat, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka terbatas, hanya sekitar 2 hingga 3 persen dari total anggaran. Tito memberikan contoh bahwa, beberapa daerah mengalokasikan sekitar 67 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja operasional, sementara 90 persen sumber keuangan Pemda berasal dari pemerintah pusat. Namun, sebagian besar dari dana ini digunakan untuk belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan. “Belanja modal yang betul-betul menyentuh untuk rakyat, membangun jalan, mungkin cuma 15-20 persen, jadi tidak ada kemajuan apa-apa,” pungkasnya. Tito juga menekankan, pentingnya APIP dalam memantau perencanaan dan pengelolaan instansi pemerintah tempat mereka bertugas. Ia menganggap bahwa APIP, memiliki peran strategis dalam mencegah tindakan pidana di instansi atau kepala daerah terkait. APIP diharapkan tidak hanya melakukan audit dalam hal tindak pidana, tetapi juga dalam hal mutasi pegawai, perilaku anggota, dan efisiensi anggaran. Perkuatan APIP, sebagai salah satu upaya penting dalam pencegahan tindakan melanggar hukum dan berharap bahwa melalui prinsip ini, mereka dapat lebih baik dalam menjalankan fungsi pencegahan mereka.   #Tenaga Honorer Pemda Diisi Timses