Menteri HAM Natalius Pigai akan Bangun Universitas Bertaraf Internasional Terpadu dengan Pusat Studi HAM

Jakarta, MI - Menteri HAM Natalius Pigai ingin membangun Universitas bertaraf Internasional terpadu dengan Pusat Studi HAM. 

Namun hal itu dikritisi mantan diplomat RI Dino Patti Djalal dalam cuitan di akun media sosial X pribadinya. “Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah yg hal yg tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR krn akan menghamburkan uang negara utk program2 yg tidak jelas dan akan berbuntut korupsi,” tulis Dino dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (23/10/2024).

Menurut Dino, menteri jangan menyulitkan Presiden dan harus menjaga kredibilitas Kementeriannya. :Koordinasi dulu dgn Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yg berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktifis lagi. Credibility is everything,” katanya.

Terkait hal itu, Pigai lantas mengemukakan alasan mengapa kementeriannya perlu anggaran sebesar itu. “Soal Anggaran: 1. Saya mau bangun “ Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll. Akan dipimpin oleh Putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM," tegasnya menjawab Dino Patti Djalal di akun X @NataliusPigai.

Menurut Pigai, ini ikon Indonesia di Panggung HAM dunia. Maka dari itu, dia ingin bangun kesadaran ham di 78.000 desa. Hal ini penting dan harus didukung agar rakyat sadar dan bangkit atas hak-haknya. Natalius menyebutkan untuk itu butuh kenaikan alokasi dana APBN dari Rp 60 Miliar menjadi Rp 20 triliun.

“KADARHAM membangun kesadaran HAM di 78 Ribu Desa dll” masih banyak lagi. NB: Pak Dino sebaiknya perlu belajar HAM dan pahami kontek pernyataan Sy bahwa “saya si maunya 20 T kalau negara sanggup,” tegasnya.

Sebelumnya Dino Patti Djalal di akun X nya @dinopattidjalal menanggapi pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai.

“Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah yg hal yg tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR krn akan menghamburkan uang negara utk program2 yg tidak jelas dan akan berbuntut korupsi. Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus jaga kredibilitas Kementeriannya. Koordinasi dulu dgn Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yg berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktifis lagi. Credibility is everything,” kata Dino.

Sebelumnya, Natalius Pigai sempat menyampaikan harapan agar anggaran kementeriannya mencapai Rp 20 triliun. Pigai punya alasan sendiri mengapa anggaran besar dibutuhkan dalam upaya pemenuhan HAM.

Pigai awalnya menjelaskan dirinya sudah punya pengalaman bekerja di bidang HAM. Dia pun mengaku tak punya persiapan khusus menjelang sidang kabinet paripurna perdana bersama Presiden Prabowo Subianto hari ini.

“Persiapan saya ini kan orang yang kerja di HAM, jadi nggak sesuatu, sebenarnya, hal baru bagi saya, itu normal aja semuanya. Dari pribadi saya pemahaman secara utuh boleh dikatakan sangat sempurna memahami HAM saya ya, artinya dalam konteks klaster HAM saya paham itu ,” kata Pigai kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).

Pigai menyadari Kementerian HAM merupakan institusi baru. Pigai mengatakan sudah mengadakan rapat dengan jajaran Kementerian HAM setelah dilantik. “Kalaupun ada sidang kabinet perdana, saya sudah persiapkan juga sudah. ​​Saya begitu masuk kemarin itu langsung melanjutkan rapat. Ini kan kantor baru dan saya punya pengalaman,” tutur dia.

Pigai mengatakan sudah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut sudah ada rencana program selama setahun ke depan untuk dilaksanakan olehnya.

“Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum,” kata Natalius.

Pigai juga mengatakan bahwa ini akan memperkuat perlindungan HAM. Dia ingin kebutuhan warga HAM terpenuhi. “Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak, Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah menyediakan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan,” kata Natalius.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menyampaikan ide pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, Unham akan memberikan kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

“Saya mau membangun Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa yang saya butuhkan, itu akan satu-satunya di dunia lho, katanya.

Piga juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam program-program eksekusi pemerintah. Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

“Bagaimana Kementerian HAM itu berpartisipasi di dalam memberikan spirit nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pemerintah, makan siang bergizi, kan kita yang nanti ikut itu. Terus pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, supaya apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong,” jelas dia.

“Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit,” pungkasnya.