MenHAM Sebut Mileterisasi Orde Baru Tidak Mungkin Terjadi di Pemerintahan Presiden Prabowo

Jakarta, MI - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai memberikan tanggapan terkait isu kembalinya mileterisasi era orde baru. Ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi di Pemerintahan Presiden Prabowo.

Pigai mengatakan, ada sekitar 30 menteri berlatar aktivis yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo, menurutnya hal ini representasi dari sikap presiden yang menjunjung tinggi demokrasi.

"Kalau militerisasi kembali seperti nuansa Orde Baru, saya katakan sangat tidak mungkin," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kemenham, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Pigai juga menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Kementerian Hak Asasi Manusia, dengan adanya kementerian tersebut, menurut dia kembalinya era mileterisasi tidak mungkin terjadi.

"Indonesia adalah satu dari empat negara dunia yang punya Kementerian HAM. Dalam suasana begini, apakah militerisme? Sangat tidak mungkin penetrasi militer," jelas Pigai.

Pigai menegaskan, selagi tidak adanya fraksi ABRI pada DPR/MPR RI, maka pergeseran sistem demokrasi tidak akan mungkin terjadi.

"Ketika tidak ada fraksi ABRI di MPR, sudah pasti tidak mungkin terjadi pergeseran kontrol," ujar Pigai.