Menpar Widi Disorot DPR soal Semrawutnya Tata Ruang Destinasi Wisata

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nurshanty, menyoroti carut-marut tata ruang di sejumlah destinasi wisata yang dinilai semakin memprihatinkan dan dapat menghambat pembangunan pariwisata nasional dalam jangka panjang.

Evita mengatakan, berbagai upaya promosi sektor pariwisata—mulai dari gastronomi, hingga wellness tourism sebebenarnya sudah menunjukkan hasil positif. Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi jangka pendek. 

Ia mencontohkan, penambangan nikel di Raja Ampat serta pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, yang belakangan menuai perhatian publik. Evita menjelaskan, persoalan tersebut tidak lepas dari sistem perizinan yang dinilai kurang selaras dengan pemerintah daerah.

Evita menyebut, berdasarkan informasi dari Gubernur Bali sebelumnya, Wayan Koster, sejumlah investasi yang dianggap mengganggu tata ruang ternyata berpegang pada izin OSS (Online Single Submission).

“Ini berarti ada sistem yang harus diperbaiki,” tegasnya dalam rapat kerja, Komisi VII, Senin (17/11/2025).

Lebih lanjut, Evita juga menyoroti keberadaan industri di kawasan wisata Kaltara serta isu tata ruang di Labuan Bajo dan Pulau Komodo yang sejak lama menjadi perhatian. Ia menyebut bahwa jika persoalan tata ruang tidak segera dibenahi, pembangunan pariwisata ke depan dikhawatirkan semakin kacau.

Ia menambahkan sejumlah isu lain, termasuk kondisi Kaldera Toba dan potensi kelebihan kapasitas wisatawan di Borobudur. Karena itu, Evita mendorong penerapan pemetaan daya dukung destinasi agar tidak terjadi over-tourism dan pengelolaan kunjungan dapat dilakukan lebih presisi.

Kemudian, ia menegaskan perlunya data daya tampung yang jelas untuk setiap destinasi wisata sebagai acuan pemerintah menetapkan batas kunjungan. Dengan demikian, potensi kerusakan lingkungan maupun penurunan kualitas pengalaman wisatawan dapat ditekan.

Menanggapi masukan tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti menyampaikan bahwa kementeriannya akan menindaklanjuti dan melakukan verifikasi atas isu-isu yang disampaikan Komisi VII. Namun, belum ada komitmen tambahan yang disampaikan dalam rapat tersebut.