Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Bahas Perubahan 4 Raperda

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 24 Maret 2023 18:50 WIB
Kabupaten Malang, MI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar rapat paripurna membahas perubahan rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Malang, Jum'at (24/3). Bupati Malang Sanusi yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan Raperda yang bakal direvisi itu adalah rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Malang tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran. Kemudian, perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman. Dan pencabutan peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang bangunan gedung dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Malang tahun 2022. “Untuk mengawali pidato saya pada rapat paripurna hari ini, kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk dapat melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita, kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini,” kata Bupati Malang Sanusi. Sehubungan dengan pandangan umum bersama fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang yang disampaikan juru bicaranya Joko Eko Sujarwanto menjelaskan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, maka pihaknya menyampaikan jawaban terakait Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang meliputi penataan tempat parkir, tarif parkir, perizinan, pembinaan dan pengawasan, serta pengenaan sanksi administratif maupun pidana. "Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Perangkat Daerah penyelenggara perizinan berusaha di Daerah," katanya. Sedangkan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran. "Oleh karena itu agar dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tentu perlu adanya saling koordinasi dan sinergi diantara Perangkat Daerah tersebut," unngkapnya. Kemudian terkait penyelenggaraan perparkiran berbasis elektronik, dapat disampaikan bahwa saat ini Dinas Perhubungan sedang mempersiapkan kajian tentang potensi penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Malang. Selain itu, dalam pelaksanaan parkir berbasis elektronik ini juga perlu dipersiapkan sarana dan prasarana, pelatihan terhadap juru parkir serta dukungan lembaga keuangan yang nantinya bekerja sama untuk proses pembayaran elektronik, sehingga Pendapatan Asli Daerah dari sektor perparkiran lebih transparan dan akuntabel. "Oleh karena itu, melalui Rancangan Peraturan Daerah ini, diharapkan akan mendorong peran aktif dari semua elemen agar pelayanan perparkiran dapat diselenggarakan secara aman, tertib, lancar dan terpadu," jelasnya. Sementara soal Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Kata dia, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Malang sepakat dengan fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan berkaitan dengan kemudahan investasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Malang khususnya di wilayah Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang. "Sesuai dengan data pada Online Single Submission (OSS), capaian realisasi investasi di Kabupaten Malang Tahun 2022 sebesar 5 Triliun 360 Miliar 918 Juta 359 Ribu 316 Rupiah dengan pelaku usaha sebanyak 21.529," lanjutnya. Sebagai upaya peningkatan investasi pada Tahun 2023, tandas dia, maka perlu dilakukan kolaborasi dan kerja sama antar Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Malang melalui kerja sama percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). "Dimana dengan terbitnya NIB diharapkan Pelaku Usaha semakin mudah untuk mendapatkan akses permodalan yang pada akhirnya mampu mempercepat dan meningkatkan investasi di Kabupaten Malang," katanya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Malang akan berupaya agar penyusunan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dapat segera terlaksana dengan tetap memperhatikan dan mencermati ketentuan perundang-undangan diatasnya. Selanjutnya, soal Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kata dia, bahwa dalam Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat pengaturan tentang pembangunan dan pengembangan perumahan. "Pengembangan perumahan dengan luas lahan lebih dari 1.000 m2 sampai dengan 5.000 m2 wajib diajukan oleh pengembang berbadan hukum dan pengembangan perumahan dengan luas lahan lebih dari 5.000 m2 harus diajukan oleh pengembang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas," bebernya. Dengan demikian, terdapat perbedaan jenis badan hukum yang diwajibkan bagi pengembang perumahan dengan luas lahan antara 1.000 m2 sampai dengan 5.000 m2 dan pengembang perumahan yang memiliki luas lahan lebih dari 5.000 m2. Perumahan dengan luas lahan 1.000 m2 sampai dengan 5.000 m2 dapat diajukan oleh pengembang berbadan hukum yang bersifat perorangan seperti CV, Firma, dan perseroan perorangan. Dalam hal diajukan oleh perseroan perorangan, berlaku kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. "Pembentukan perseroan perorangan merupakan terobosan dari Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja," katanya lebih lanjut. Sementara itu, pengembangan perumahan dengan luas lahan lebih dari 5.000 m2 wajib diajukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. "Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung. Kami sependapat dengan Pimpinan dan Anggota Dewan yang mana untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan mendukung upaya peningkatan investasi di Kabupaten Malang, maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung," jelasnya. Menurutnya, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan atas beberapa ketentuan yang mengatur Bangunan Gedung. Salah satu aturan teknis yang diterbitkan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. "Dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan ini, Pemerintah berupaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan," katanya. Terhadap hal tersebut perlu diambil kebijakan strategis dengan mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung, dengan harapan dapat mempermudah, menambah dan mempercepat investasi di Kabupaten Malang, yang pada akhirnya dengan semakin banyaknya investasi di Kabupaten Malang maka penyerapan tenaga kerja semakin optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Mengenai beberapa hal yang disampaikan sebagai jawaban atas pandangan umum bersama fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah. "Sekiranya jawaban ini belum memenuhi harapan Pimpinan dan Anggota Dewan, maka selanjutnya secara teknis akan dilakukan pembahasan antara Tim Pembahasan Raperda Kabupaten Malang dan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang, sesuai mekanisme yang berlaku,” tutupnya. (ADV/Rina Sugeng Yuliani)

Topik:

DPRD Kabupaten Malang

Berita Sebelumnya

Heboh Patung Bunda Maria di Kulon Progo Ditutup Terpal, Ini Penjelasan Pengelola Rumah Doa

Berita Selanjutnya

Pemkab Blitar Keluarkan SE Larang Gunakan 'Sound System' dan Kendaraan Bermotor, Saat Ronda Sahur Keliling

Berita Terkait

Nusantara
Kegiatan kunjungan anggota DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Karangploso. (Foto : Rina Sugeng Yuliani)

DPRD Kabupaten Malang Dorong Strategi Emas Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan

7 Agustus 2025 23:07 WIB

Nusantara
Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Tajinan. (Foto : Rina Sugeng Yuliani)

Demi Kesejahteraan Desa, DPRD Dukung Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kecamatan Tajinan

7 Agustus 2025 22:22 WIB

Nusantara
Suasana kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang. (Foto : Dok MI/Rina Sugeng Yuliani)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Bahas Tiga Ranperda Tahun 2025

7 Agustus 2025 22:17 WIB