Besok Paripurna LHP, DPRD Malut Optimis Pemprov Dapat Opini WTP dari BPK
![Rekha Anstarida](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/mwzXBSXpYZm08eTVSkaSYuJDBjoO6tc6sNRQ1sSE.jpg )
Rekha Anstarida
Diperbarui
8 Juni 2023 19:27 WIB
![Besok Paripurna LHP, DPRD Malut Optimis Pemprov Dapat Opini WTP dari BPK](https://monitorindonesia.com/2023/06/Wakil-Ketua-DPRD-Maluku-Utara-Sahril-Taher.jpg)
Sofifi, MI - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara (Malut), Sahril Taher optimis Pemprov Malut bakal raih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Malut.
“Yah, kita optimislah, yang jelas kita berharap mudah-mudahan opini yang bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pemprov Malut) tahun anggaran 2022,“ ujarnya kepada Monitor Indonesia via telepon seluler, Kamis (8/6).
Menurut dia, rencana rapat paripurna DPRD Malut tentang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022 yang rencananya akan digelar besok, Jumat (9/6). Bila terjadi penurunan penilaian dari WTP ke Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Disclaimer itu merupakan sesuatu yang wajar.
“Turun dan tidaknya itu tergantung hasil audit dari BPK, kalaupun umpanya kita pertahankan opini kita WTP. Syukur alhamdulillah, itu berarti penyelenggaraan pemerintahan kita kemarin di tahun 2022, tentunya sudah sangat maksimal. Tapi, kalau umpamanya dia turun, saya pikir ini hal yang biasa saja,” beber Sahril.
Selain itu, dia menjelaskan, BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan indipenden yang secara detail telah memeriksa keuangan Pemprov Malut, sehingga kualitas dari LHP BPK tersebut atas penyelenggaran pemerintahan di tahun 2022 itu betul-betul berkualitas dan teruji.
“Jadi, saya pikir hasil audit itu (dapat menentukan) kalau penyelenggaraan pemerintahan baik dan tidak. Kalau auditor kan melakukan audit secara langsung, baik dari segi keuangannya, kebijakannya, dan seluruh aspek diaudit,” jelasnya.
Sedangkan, DPRD sebagai lembaga legislatif yang juga mempunyai kewenangan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Namun, penilaiannya lebih banyak bersifiat politis, tidak seperti BPK.
“Sementara, kalau DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan, kan berbagai aspek yang tidak seperti yang dilakukan oleh auditor (BPK). Misalnya, kebijakan politiknya yang mungkin dari aspek itu lebih baik, daripada kebijakan-kebijakan secara langsung,” ungkap Sahril. (Rais Dero)
#Besok Paripurna LHP, DPRD Malut Optimis Pemprov Dapat Opini WTP dari BPK
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![KPK Usut Dugaan Keterlibatan PT Nusa Halmahera Mineral di Kasus Suap Izin Proyek Malut, Haji Robert Dicecar! Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/haji-robert-1.webp)
KPK Usut Dugaan Keterlibatan PT Nusa Halmahera Mineral di Kasus Suap Izin Proyek Malut, Haji Robert Dicecar!
17 jam yang lalu
Nusantara
![Solidaritas di Tengah Bencana: Disperkim Malut dan DWP Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Plt Kepala Disperkim Malut, Abdul Kadir Usman (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/plt-kepala-disperkim-malut-abdul-kadir-usman.webp)
Solidaritas di Tengah Bencana: Disperkim Malut dan DWP Kirim Bantuan untuk Korban Banjir
30 Juli 2024 17:00 WIB