Ridwan Kamil Sebut Ribuan Santri Al-Zaytun akan Diambil Alih Kemenag

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 6 Juli 2023 09:14 WIB
Jakarta, MI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, ribuan santri dan pelajar Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu akan diambil alih oleh Kementerian Agama (Kemenag). "Ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena bagaiamana pun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar. Tapi, tentu dengan pola belajar dan kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati," kata Ridwan Kamil setelah menghadiri acara Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) di Yogyakarta pada Rabu (5/7). Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil menyadari bahwa Pondok Pesantren Al-Zaytun telah meresahkan masyarakat. Ia memastikan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, sedang ditangani oleh pihak kepolisian. "Sesuai harapan masyarakat, kasus ini sedang ditindaklanjuti. Pimpinan Pondok Pesantren, Panji Gumilang, sudah ditangani oleh Bareskrim Polri," ujarnya. Ia mengungkapkan, perputaran aset Al-Zaytun sangat besar. Kemungkinan aset Al-Zaytun tersebut juga sudah dibekukan. "Aset-asetnya kemungkinan sudah dibekukan juga karena perputarannya besar sekali," ucapnya. Kang Emil pun meminta masyarakat bersabar dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Pondok Pesantren Al-Zaytun kepada pihak-pihak terkait. Lebih lanjut, ia menegaskan, bangsa Indonesia sudah menyepakati kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Pancasila. Sehingga, tidak boleh ada ideologi-ideologi yang merongrong Pancasila. "Selain itu, dalam konteks keislaman, kita telah sepakat sebagai ahlussunah wal jama'ah, sehingga tidak boleh ada fatwa atau pandangan yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah kita buat," jelasnya. Politikus Golkar itu mengungkapkan, kondisi Jawa Barat saat ini tetap dalam situasi kondusif. "Jawa Barat kondusif, Pak gubernurnya juga gercep sehingga situasi kondusifitas sosial kemasyarakatan tidak banyak dinamika yang tidak perlu menjelang Pemilu 2024," pungkasnya.