KPU Malut Harap Tak Ada PSU Pilkada 2024

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 23 Agustus 2023 01:33 WIB
Sofifi, MI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut), Pudja Sutamat berharap pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 tidak terjadi pemungutan suara ulang (PSU). Setiap pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota KPU, kata dia, dilarang untuk merancang dari awal terkait pemilihan ulang tersebut. Sebab, bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. “Kita punya anggaran ini tidak mencantumkan PSU, dilarang, karena itu kan sama saja kita berharap ada PSU. Jadi, setiap anggaran yang diusulkan tidak ada kata PSU,” harap Pudja usai rapat pembahasan anggaran pilkada, di kantor gubernur Malut, Sofifi, Selasa (22/8). Pada pilkada serentak 2024 nanti, Pudja berharap tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti yang terjadi pada pemilihan gubernur tahun 2018 lalu. “Harus ada perbaikanlah, masa dari pemilu ke pemilu ada PSU terus, kan kita lelah,” akunya. Selain itu, dia meminta kepada para penyelenggara ditingkat bawah dan peserta pilkada agar tertib pada aturan yang berlaku, sehingga tidak lagi terjadi yang namanya pemungutan suara ulang. “Tapi tergantung kepada para peserta pilkadanya, kemarin tahun 2020 saja pilkada cuma 8 gugatan jumlahnya 9, kan aneh juga melebihi jumlah pilkadanya kan. Saya kira berikutnya tidak banyak masalah tidak ada sengketa-sengketa,” harap Pudja. (Rais Dero) #KPU Malut

Topik:

Pilkada Serentak pilkada 2024 KPU Malukun Utara PSU

Berita Sebelumnya

Tri Adhianto Ajak ASN Tetap Solid dan Totalitas Memberikan Pelayanan Masyarakat

Berita Selanjutnya

Wali Kota Bekasi Resmikan 5 Taman Baru Di 2 Kecamatan

Berita Terkait

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Politik
ahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan 24 daerah untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Perintah itu merupakan putusan sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah yang berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025.

Tak Cukup Dievaluasi, KPU dan Bawaslu Harus Tanggung Jawab Atas Tekornya Keuangan Negara Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 19:53 WIB

Politik
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno [Foto: Ist]

Usai Ditetapkan KPU Besok, Pramono-Doel Umumkan Tim Transisi

8 Januari 2025 12:16 WIB

Hukum
Gedung MK [Foto: MI/Aswan]

Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilkada 2024, Digelar Awal Januari 2025

9 Desember 2024 18:26 WIB

Metropolitan
Paslon Cagug-cawagub DKI Jakarta Pram-Rano menyapa

Masyarakat Jakarta Inginkan Gubernur Baru Segera Bekerja

8 Desember 2024 23:45 WIB

Politik
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty. Foto: Humas Bawaslu RI

Lolly Suhenty Tegaskan Tak Ada Pelanggaran yang Libatkan Aparat Kepolisian di Pilkada 2024

5 Desember 2024 11:16 WIB