DPRD Kabupaten Malang Gelar Rapat Paripurna Mengikuti Pidato Presiden, Sampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2025

Kabupaten Malang, MI – Digelarnya rapat paripurna istimewa yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Malang bersama Bupati Malang, Forkopimda dan Kepala OPD, untuk mengikuti agenda pidato Presiden RI atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta Nota Keuangan, Jum’at, (16/08). 

Pelaksanaan rapat paripurna tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kholik. Dalam mengawali paripurna, pimpinan rapat membacakan agenda pelaksanaan rapat paripurna. Yang diawali dengan sambutan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Baru kemudian, penyampaian pidato Presiden RI, Joko Widodo.

“Kita patut bersyukur, sebagai bangsa yang tangguh, Indonesia mampu menghadapi tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir. Mulai dari pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015-2024. Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70 persen, mencapai 250 miliar dolar AS di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat. Dan, neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir ini,” kata Presiden Jokowi, mengawali sambutan pidato penyampaian RUU APBN 2025.

Presiden RI Joko Widodo menambahkan, adapun indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83 persen di tahun 2024.

“Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris. Mulai dari jalan tol dan jalan nasional, bendungan dan irigasi, pelabuhan dan bandara, pembangunan IKN dan masih banyak yang lainnya,” imbuhnya.

Masih menurut Presiden Joko Widodo, untuk kedepannya peran APBN harus kita manfaatkan agar memperkokoh lompatan kemajuan. Sehingga, Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

“Sehingga, penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar sebagai berikut. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen. Dan, karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bertumpu pada permintaan domestik. Sehingga, daya beli masyarakat akan dijaga ketat, dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program Bansos dan subsidi,” jelasnya.

Joko Widodo melanjutkan, arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. APBN 2025 dirancang untuk menjaga ‘Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan’ untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan. Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan,” ujarnya.

Dalam mengakhiri pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan harapan besarnya yaitu pembahasan RAPBN tahun 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, Adil dan Makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045.
Seusai mendengar pidato Presiden, Kholik selaku pimpinan rapat paripurna juga menegaskan bahwa penyampaian RUU APBN merupakan laporan tahunan kepada DPR. Apa yang disampaikan, akan menjadi pedoman pembangunan daerah.

“Sebagai siklus tahunan, penyampaian ini disampaikan presiden kepada DPR RI. Materi yang disampaikan tadi, akan dijadikan pedoman pembangunan untuk anggaran 2025. Termasuk, digunakan oleh Pemkab Malang. Sehingga, atas rampungnya pelaksanaan ini, rapat paripurna pada hari ini ditutup. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia,” paparnya. (ADV/Rina Sugeng Yuliani)