DPRD Malut Kunker atau Liburan? Tiket Garuda, Hotel Mewah, dan Uang Harian Menggiurkan

Sofifi, MI - Sejumlah anggota DPRD Malut saat ini tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah. Lokasi kunjungan mencakup tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Plh Sekretaris DPRD Malut, Isman Abas, saat ditemui Monitorindonesia.com di Sofifi pada Kamis (17/7) membenarkan bahwa beberapa komisi di DPRD Malut sedang menjalankan kunjungan kerja ke luar daerah.

“Anggaran kunjungan DPRD di luar daerah berdasarkan Perpres 72 tentang Standar Satuan Regional,” kata Isman.

Ia menjelaskan bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk satu anggota DPRD dalam satu kali kunjungan kerja mencapai kurang lebih Rp10 juta per orang, di luar biaya tiket pesawat. Biaya tersebut meliputi akomodasi hotel, uang harian, uang representasi, dan transportasi lokal.

“Harga masing-masing kalau di luar tiket kurang lebih Rp10 juta per orang. Karena yang dibayar hanya hotel, uang harian, uang representasi, dan transportasi lokal. Itu pun kalau hotelnya dimasukkan bukti dulu, kalau tidak kita langsung bayar ke penyedia,” ujar Isman.

Jika harga tiket pesawat Garuda Indonesia berada di kisaran Rp2 juta hingga Rp3 juta sekali jalan, maka untuk tiket pulang pergi setiap anggota DPRD dapat menghabiskan sekitar Rp5 juta hingga Rp6 juta. Dengan demikian, total pengeluaran untuk satu anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar daerah bisa mencapai lebih dari Rp15 juta.

Isman juga menjelaskan tujuan dari masing-masing komisi. Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta dalam rangka studi banding ke Pemerintah Daerah setempat terkait rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang administrasi kependudukan.

“Sementara untuk Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam rangka koordinasi penerimaan sektor migas, untuk mencari tahu titik distribusi minyak perusahaan di Malut itu di mana saja,” jelas Isman.

Komisi III, lanjutnya, melakukan kunjungan kerja ke DKI Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan manajemen perusahaan PT Tri Bangun Usaha. Pertemuan itu berkaitan dengan kepastian penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Halmahera Timur.

Sedangkan Komisi IV DPRD Malut melakukan kunjungan kerja di dalam wilayah provinsi, yaitu ke SMA Negeri 6 Kota Ternate, terkait dengan proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Namun saat ditanya berapa jumlah pasti anggota DPRD Malut yang ikut dalam kunjungan tersebut, Isman mengaku belum memiliki data lengkap.

“Sementara untuk informasi yang diterima, baru satu orang yang tidak berangkat, yaitu Pak Iswanto dari Komisi III. Untuk siapa saja yang berangkat dan tidak, nanti setelah mereka kembali baru staf melaporkan,” tutup Isman. (Jainal Adaran)