Bawaslu Imbau Parpol Tidak Gunakan Uang Tunai Danai Kampanye

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 16 Mei 2023 17:48 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengimbau kepada seluruh partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 untuk tidak menggunakan uang tunai mendanai kampanye. Pernyataan ini disampaikan Herwyn saat Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta, Senin (15/5/2023). "Bisa diupayakan untuk tidak ada pencairan dana dalam uang tunai," kata Herwyn. Namun demikian, Bawaslu tidak melarang pihak manapun untuk menggunakan uang tersebut untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. "Kecuali untuk kepentingan rakyat banyak yang memang perlu diberikan bantuan,” kata Herwyn. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu ini menegaskan, sumber dana kampanye yang dimiliki partai politik tidak luput dari perhatian Bawaslu. "Selain itu, penting untuk mencermati sumber dana kampanye saat Pemilu 2024, terlebih hal ini kerap dikesampingkan dan belum menjadi perhatian bersama” tandas Herwyn. (ABP)         #Bawaslu Imbau Parpol #Uang Tunai Danai Kampanye #Parpol Dilarang Pakai Uang Tunai Danai Kampanye

Topik:

Bawaslu Dana Kampanye Uang Tunai

Berita Sebelumnya

Mantan Pegacara Bharada E Ronny Talapessy Ikut dalam Daftar Caleg PDIP

Berita Selanjutnya

Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat pada Verifikasi Administrasi Bacaleg

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB