Kudeta Myanmar, PKS: Perlu Ada Langkah Konkret Pemimpin ASEAN untuk Cegah Jatuhnya Kembali Korban Jiwa

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 12 Maret 2021 16:42 WIB
Monitorindonesia.com - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menilai krisis politik yang kini tengah terjadi di Myanmar yang berawal dari peristiwa kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 bisa berkembang semakin buruk jika tidak ada upaya serius dari para pemimpin ASEAN untuk mendorong elit militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog. "Saya melihat situasi saat ini semakin tidak terkendali, karena konflik politik ini juga dibayangi sentimen etnis yang masih tinggi, sementara di sisi lain ada gap politik antara kelompok anak muda, masyarakat dan elit politik yang berkuasa. Kondisi ini bisa bisa menyulitkan adanya kompromi antar pihak di Myanmar," ujar Sukamta di Jakarta, Jumat (12/03/2021). Menurutnya, penggunaan kekerasan sangat mungkin akan dilakukan oleh pihak militer. Oleh sebab itu harus ada langkah konkret dari para pemimpin ASEAN untuk mencegah jatuhnya kembali korban jiwa dengan mendesak elit berkuasa di Myanmar mau menahan diri dan selanjutnya membuka dialog dengan kelompok demonstran. Terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan berinisiatif melalukan pertemuan dengan sejumlah menteri luar negeri negara ASEAN untuk mencari solusi terhadap krisis politik di Myanmar, Wakil Ketua Fraksi PKS ini memberikan apresiasi positif. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di ASEAN, Sukamta berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar. "Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman etnis dan juga pelaksanaan pemilu yang telah beberapa kali berjalan secara damai, menjadi modal penting untuk mendorong iklim demokrasi berkembang di ASEAN. Model pendekatan ala Indonesia yang mengedepankan dialog, saya kira akan lebih didengar oleh elit berkuasa di Myamnar," katanya. Namun demikian, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini juga meminta Pemerintah Indonesia tidak segan-segan untuk bersikap tegas apabila krisis politik di Myamnmar mengarah kepada peningkatan tindak kekerasan secara lebih luas. "Tekanan politik secara proporsional juga perlu dilakukan. Meski ada prinsip non interfere dalam komunitas ASEAN, bukan berarti menutup mata jika terjadi pelanggaran HAM terjadi. Saya kira Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan Demokrasi menjadi agenda utama ASEAN," katanya.[man]

Topik:

PKS kudeta myanmar ASEAN

Berita Sebelumnya

Sekjen Jhoni Allen: Lawan Tirani dan Politik Keluarga Cikeas di Partai Demokrat

Berita Selanjutnya

Kubu AHY Tunjuk BW Ajukan Gugatan di PN Jakpus

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB

Nasional
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Dok. MI)

Serangan Israel ke Qatar, BKSAP DPR RI Minta ASEAN dan OKI Ambil Sikap Tegas

12 September 2025 18:36 WIB

Ekonomi
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

Kasus Cesium-137 di Udang Beku: DPR Minta Pemerintah Jaga Industri Udang Nasional

25 Agustus 2025 08:30 WIB

Politik
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

MPR Soroti Anggaran Pangan 2026: Minimal 10 Persen APBN, Bukan Rp164 Triliun

20 Agustus 2025 15:14 WIB

Ekonomi
Amin Ak (Dok. MI)

DPR Minta BI Perkuat Keamanan Data Sebelum Payment ID Resmi Diluncurkan

13 Agustus 2025 17:48 WIB

Nasional
Nurul Arifin (Foto. Rizal)

Nurul Arifin: Perang 12 Hari Iran-Israel Guncang Dunia, Indonesia Harus Dorong Perdamaian

26 Juni 2025 15:44 WIB