Putri Wali Kota Bekasi: Golkar sedang Diincar Lawan Politik

Bekasi, Monitorindonesia.com - Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Ade Puspitasari menulai penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmad Effendi alias Pepen merupakan pembunuhan karakter. Bahkan Ade mengungkapkan jika partai Golkar sedang diincar lawan politiknya. "Memang ini kuning (Golkar) sedang diincar. Kita tahu sama tahu siapa yang mengincar kuning," ujar Ade saat melantik pimpinan kecamatan (PK) se-Kota Bekasi periode 2020-2025 di Gedung Graha Girsang, Bekasi Selatan, Sabtu (8/1/2022). Ade yang merupakan putri dari Wali Kota Pepen tersebut bahkan dengan tegas menyindir jika nantinya kuning akan berkoalisi dengan orange. Dia menyebut jika koalisi itu terjadi, maka warna lain mati. "Tapi nanti di 2024 jika Golkar koalisi dengan orange, matilah yang warna lain," jelas Ade dihadapan kader Golkar Kota Bekasi. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu tidak terima ayahnya ditangkap KPK. "Saksinya banyak, yang di rumah itu saksi semua, bagaimana pak wali dijemput di rumah, bagaimana pak wali hanya membawa badan, KPK hanya membawa badan pak wali, tidak membawa uang sepeser pun," tutur Ade. Menurutnya, OTT itu adalah ketika seseorang dipergoki memberi atau menerima suap. Ade menilai kasus ayahnya itu bukan termasuk OTT. "Bahwa pak wali beserta KPK tidak membawa uang dari pendopo. Uang yang ada di KPK itu uang yang di luaran dari pihak ketiga dari kepala dinas, dari camat, itu pengembangan, tidak ada OTT," ujar dia. Bahan, Ade menilai penangkapan Pepen adalah pembunuhan karakter. "Memang ini pembunuhan karakter," katanya. Sebelumnya diberitakan, terjaring tangkap tangan oleh tim satgas KPK, di Kediamannya di Pendopo, Pekayon, Bekasi Selatan pada Rabu (5/1/2022) sekira pukul 14.00 WIB. Ade menegaskan, Ayahnya tidak di OTT. Pasalnya, saat tim Satgas KPK menangkap Wali Kota Bekasi itu tidak membawa uang. "Saksinya banyak. Saksi di rumah itu saksi semua. Bagaimana Pak Wali dijemput. Bagaimana Pak Wali hanya membawa badan. KPK hanya membawa badan Pak Wali tidak membawa uang sepersen pun," ucap Ade. Ade juga mengatakan, logikanya OTT itu ada transaksi. "Baru saya katakan saya ke geb (ketangkap), benar ngak," cibir Ade. Ade membeberkan, uang yang di OTT dari tim Satgas KPK merupakan uang dari hasil pengembangan kepala dinas, camat dan pihak swasta. "Itu pengembangan, tidak ada OTT," tutur Ade. Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama sejumlah orang lainnya ditangkap KPK. Dari operasi tangkap tangan kasus dugaan korupsi ini, KPK juga mengamankan uang total Rp 5,7 miliar. Dalam kasus ini, total KPK menjerat 9 tersangka. mereka adalah Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo); Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta; Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa) dan Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu. Sementara sebagai penerima Rahmat Effendi, M Bunyamin Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi, Mulyadi Lurah Jatisari, Wahyudin Camat Jatisampurna dan Jumhana Lutfi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.   [Lin]