Wakil Ketua DPD Minta Presiden Respons Wacana Penundaan Pemilu 2024

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 28 Februari 2022 23:33 WIB
Monitorindonesia.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyayangkan sikap Ketua Nahdhlatul Ulama (NU) mendukungan wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut Sultan, pernyataan ketua ormas Islam terbesar Indonesia ini seolah membenarkan sikap para elit politik yang berinisiatif mewacanakan isu politik pragmatis yang inkonstitusional itu. "Sejak awal kita menghormati sikap tegas pihak NU yang menyatakan keengganan NU untuk terlibat dalam politik praktis. Bahkan pengurus NU dilarang keras untuk terlibat dalam politik praktis," kritik Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (28/2/2022). Pada dasarnya, ujar dia, semua pihak baik individu maupun kelompok berhak untuk menyatakan sikap politiknya di hadapan publik. Tapi jika itu sikap politik yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang sebagai hukum positif, tentu itu sangat naif dan berbahaya bagi masyarakat. "Karena pernyataan ketua umum Ormas Islam bisa dianggap sebagai fatwa oleh anggota ormasnya. Saya kira tidak tepat jika ketua umum yang sangat ditunggu kebijaksanaannya dalam menjawab kecemasan publik atas sebuah anomali politik justru menyatakan sikap politik yang tidak mendidik secara demokrasi," tegas Wakil Ketua DPD itu. Meski demikian, Sultan menyatakan bahwa dorongan politik yang berpotensi memperpanjang masa jabatan presiden ini, harus segera direspons secara tegas oleh Presiden Joko Widodo. “Sehingga rakyat tidak dibingungkan oleh sikap dukungan politik yang secara jelas menyalahi konstitusi dan moral demokrasi, pesan dia. Isu Ini, kata Sultan, sangat berpotensi menyebabkan keterbelahan politik dan segregasi sosial yang bisa meletupkan api konflik horizontal. Dan akan menjadi preseden buruk demokrasi Indonesia ke depannya. “Saya kira Pak Jokowi tidak menghendaki itu. Presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik dan energi bangsa ini. Kita berharap sikap politik dan kenegarawanan Pak Jokowi yang menolak wacana penundaan pemilu akan menjadi akhir dari wacana yang menggelikan ini," tutup senator asal Bengkulu itu. Sebelumnya, Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf angkat bicara mengenai polemik usulan penundaan Pemilu 2024 yang awalnya dilontarkan wakil rakyat di Parlemen Senayan, Muhaimin Iskandar. "Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal, mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata Gus Yahya di Pondok Pesantren Darussalam Pinagar, Pasaman Barat, Sumatera Barat, Minggu (27/2/2022). [*]

Topik:

DPD penundaan pemilu

Berita Sebelumnya

Anggota Komisi V DPR Minta Pemerintah Punya Solusi Urai Kemacetan di Puncak Bogor

Berita Selanjutnya

Apresiasi Jokowi, Masyarakat Adat Kalimantan Dukung Pembangunan IKN

Berita Terkait

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB

Politik
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (Foto: Ist)

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

8 Mei 2025 19:48 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

23 April 2025 10:29 WIB

Hukum
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin (Foto: Dok MI)

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

6 April 2025 13:05 WIB