Anggota DPR Harap Calon Komisioner OJK Bisa Atasi Persoalan

Syamsul

Diperbarui 7 April 2022 17:01 WIB

Anggota DPR Harap Calon Komisioner OJK Bisa Atasi Persoalan

Jakarta, MI - Tantangan industri keuangan yang makin berat membutuhkan struktur kepemimpian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki sikap tanggungjawab dan integritas tinggi. Sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan dan gejolak keuangan. “Padahal, di OJK ada aparat kepolisiannya, namun tetap saja tak mampu menyelesaikan masalah yang muncul dan bahkan kembali melempar masalah itu kepada Mabes Polri,” kata Anggota Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir kepada Calon Anggota DK OJK, Mahendra Siregar dalam Fit & Proper Test Calon Anggota Dewan Komisioner OJK, Rabu, (6/4) kemarin. Lebih jauh Hafis membeberkan soal kasus yang menimpa sebuah asuransi. “Belum lama kita saksikan, banyak nasabah Asuransi Prudential demo dan menginap di kantor. Tentu hal ini membuat wajah buruk perekonomian nasional, karena kalau dibiarkan terus menerus akan berdampak sistemik terhadap industri yang lainnya,” ujarnya. Oleh karena itu, kata Wakil Ketua BKSAP DPR, OJK perlu dipimpin oleh SDM yang mampu mengatasi persoalan. “Latar berlakang Pak Mahendra, sebagai Wamenlu cukup baik tetapi tetap harus diuji kembali, semoga saja bisa diandalkan untuk membangun sistem keuangan kita yang saat ini perlu disempurnakan,” paparnya. Politisi PAN ini mengungkapkan, sesuai dengan UU OJK tugasnya sangat jelas, yakni menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun dalam perjalannya industri keuangan nasional ternyata banyak permasalahan. “Walaupun permasalahan itu bisa diatasi, namun membuat anggota Komisi XI DPR, jadi sempat agak tegang melihat industri jasa keuangan, termasuk IKNB dan asuransi yang dalam 3 tahun memenuhi persoalan di republik ini,” terangnya. Sementara itu, Calon Anggota Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menegaskan pihaknya menolak adanya pungutan dari industri keuangan. “Saya tidak sepaham bahwa orang yang kerja di OJK, dibiayai dari industri perbankan. Harusnya, semua berdasarkan amanah UU,” ungkapnya Menurut Mahendra, sebagai warga negara ataupun badan hukum di Indonesia harus patuh terhadap UU. Namun demikian bukan berarti harus berhutang budi kepada yang memberi iuran. “Karena prossesnya ada dalam UU dan dalam pelaksanaan ada dalam Komisi XI DPR, hal ini ternyata berkaitan dengan persetujuan anggarannya OJK itu,” pungkasnya. (La Aswan)

Topik:

OJK

Anggota DPR Harap Calon Komisioner OJK Bisa Atasi Persoalan

Berita Sebelumnya

DPR Ingatkan Pemerintah soal Rencana Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Ukraina

Berita Selanjutnya

DPR Imbau Pemerintah Jaga Hubungan Baik dengan PP Muhammadiyah

Berita Terkait

Influencer Titan Tyra jadi Korban Kasus WanaArtha Life, Ini Awal Mula Permasalahan

Resmi, OJK Ambil Alih Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek dari Bappebti

Mantap! BNI Pulihkan Dana Nasabah yang Dibobol senilai Rp 204 M

Deretan 4 Bank Bangkrut di 2025, Ini Catatan OJK

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

Kasus Investree Bikin Rugi Rp2,7 T, Adrian Gunadi Terancam 10 Tahun Penjara

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K