Kritik Pungutan Pajak Khusus IKN, Demokrat: Makin Memberatkan Hidup Rakyat

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 7 Mei 2022 19:00 WIB
Jakarta, MI - Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik langkah pemerintah yang akan memungut pajak khusus dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Bagi Partai Demokrat aturan yang tertuang dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2022 yang baru diteken Presiden Joko Widodo, baru-baru ini hanya akan memberatkan hidup rakyat “Adanya pajak yang akan dari rakyat untuk biayai IKN atau pungutan IKN ini makin memberatkan hidup rakyat yang sesungguhnya sudah berat,” kata Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat Yan Harahap, Sabtu, (7/5). Yan begitu ia disapa menilai, langkah pemerintah memungut pajak untuk IKN akan benar-benar membuat rakyat terbebani. Dengan demikian, Yan menegaskan, pembangunan IKN adalah suatu hal yang dipaksakan. “Rakyat benar-benar terbebani akibat adanya proyek ‘yang dipaksakan’ ini,” papar Yan. Yan menyindir, jika pemerintahan Jokowi hanya ingin terlihat hebat dengan proyek pembangunan IKN tersebut. Padahal, kata Yan, kondisi keuangan negara saat ini sedang sulit lantaran utang yang menjerat. “Ingin terlihat hebat dengan proyek megah, padahal kondisi keuangan negara sedang ‘sekarat’ dengan utang yang makin menjerat, lalu rakyat pun dijadikan ‘sapi perah’. Sungguh terlalu,” tandas Yan. Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai opsi untuk pendanaan pembangunan IKN, salah satunya melalui pungutan pajak khusus IKN yang akan ditetapkan dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara, setelah mendapat persetujuan DPR. Terkait skema pendanaan IKN Nusantara, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2022, tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka persiapan pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. “Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan Pajak Khusus IKN dan/ atau Pungutan Khusus IKN di Ibu Kota Nusantara,” ungkap bunyi pasal 42 beleid tersebut. Nantinya, pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan berlaku secara mutatis mutandis sebagai Pajak Khusus IKN dan Pungutan Khusus IKN di Ibu Kota Nusantara. (La Aswan)

Topik:

IKN

Berita Sebelumnya

Hindari Dampak Negatif Pelarangan Ekspor CPO, DPR Minta Pemerintah Beli Kelapa Sawit Rakyat

Berita Selanjutnya

Tanggapi Curhat Ahok Soal Dizalimi, Fahri Hamzah: Jangan Dipersonalisasi

Berita Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB