Penyaluran Minyak Goreng Tak Tepat Sasaran, DPR Pertanyakan Kinerja BPDPKS

Jakarta, MI - DPR RI mempertanyakan kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menyediakan subsidi minyak goreng curah bagi masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil menengah. Pasalnya, penyaluran minyak goreng curah oleh BPDKS tidak tepat sasaran. “BPDPKS ini kan menggunakan uang rakyat tetapi penyalurannya tidak tepat seharusnya mereka itu terbuka kepada rakyat dalam hal ini wakil rakyatnya juga, tentu kita akan selidiki lagi permasalahannya ada dimana,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5). Ia menambahkan, persoalan minyak goreng juga menjadi perhatian Presiden Jokowi.Ia menyebut, kelangkaan dan mahalnya minyak goreng merupakan dampak sistemik tata kelola dana BPDPKS yang ‘dalam kendali konglomerat sawit’ dan dewan pengarah BPDPKS. “Subsidi ke biodesel memang sesuai aturan karena ada Perpresnya, tetapi subsidi untuk harga minyak goreng ini tak sesuai dengan pendirian BPDPKS itu sendiri. “Kedepannya kami akan segera menindaklanjuti permasalahan ini,” pungkasnya. (La Aswan)