Korupsi BPDPKS, Mendag Zulhas: 20 Orang Tiap Hari Dipanggil Kejagung

Jakarta, MI - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah gencar-gencarnya mengusut kasus dugaan korupsi dana sawit pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Hal ini lah membuat pihaknya hampir setiap hari diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

"Sekarang BPDPKS sedang gencar-gencarnya diperiksa oleh Kejagung, hampir setiap hari," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Senin (27/11).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan sebanyak 20 pegawai Kemendag juga diperiksa oleh Kejagung. "Kami (Kementerian Perdagangan atau Kemendag) 20 orang tiap hari dipanggil, dari BPDPKS juga, dari Menko (Ekonomi) juga. Kantor kami sebagian pindah ke Kejaksaan sekarang," ungkapnya.

Menurut Zulhas, hal ini juga membuat proses pembayaran utang subsidi minyak goreng atau rafaksi senilai Rp 344 miliar kepada pelaku usaha. Ia mengatakan sengkarut minyak goreng ini membuat Kemendag mengedepankan unsur kehati-hatian dalam proses pembayaran utang tersebut.

Adapun utang itu berasal dari selisih harga keekonomian minyak goreng dengan harga jual saat negara meminta peretel menjual minyak goreng Rp 14 ribu per liter pada awal tahun lalu. Saat itu, ada sekitar 42 ribu gerai yang menerapkan harga tersebut meskipun pemasok membanderol di atas Rp 14 ribu.

Sebagai informasi, Kejagung menaikkan kasus dugaan korupsi dana sawit pada BPDPKS dari penyelidikan ke penyidikan pada 7 September 2023. Menurut dia, kasus ini diduga terjadi dalam periode 2015-2022. Sudah banyak saksi yang diperiksa, namun belum ada yang ditersangkakan.