Politikus Gerindra Puji Langkah Jokowi Tunjuk Luhut untuk Tuntaskan Kelangkaan Minyak Goreng

Jakarta, MI - Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, memandang penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk ikut menuntaskan kelangkaan minyak goreng adalah bukti puncak kekesalan Presiden Joko Widodo. Musababnya, persoalan ini terjadi berlarut-larut dan tak kunjung selesai. “Akhirnya Presiden menurunkan aji pamungkasnya, Pak Luhut lagi, Pak Luhut lagi. Presiden mungkin percaya dengan Pak Luhut,” kata Andre kepada wartawan, Rabu (25/5). Politikus Gerindra itu mengatakan, Luhut selama ini dianggap mumpuni menyelesaikan berbagai urusan yang bahkan menyeberang dari tugas pokoknya di Kementerian Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi. Meski demikian, ia tak menampik tugas baru Luhut dari Jokowi akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Apalagi selama pemerintahan Jokowi, Luhut ditugasi mengisi posisi-posisi strategis. Misalnya pada 2020, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lalu pada medio Juni 2021 lalu, Jokowi meminta Luhut menjadi Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Tak lama kemudian, Luhut kembali mendapatkan tugas untuk memimpin Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Dia juga didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional dan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Pada 2021, Luhut dipercaya jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). “Jadi semuanya dikerjakan Pak Luhut kayak yang lain enggak bisa kerja. Faktanya apa yang diminta Pak Jokowi kepada Pak Luhut selesai. Kan kita juga harus objektif,” ucap Andre. Andre meminta masyarakat tak berfokus pada penunjukan Luhut, namun upaya untuk merampungkan krisis minyak goreng. Dia berharap kebijakan Jokowi dapat segera mendorong harga minyak goreng curah ke batas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter. Selain itu, dia mengharapkan penyerapan kelapa sawit di tingkat petani optimal sehingga harga tandan buah segar (TBS) membaik. “Untuk urusan evaluasi menteri yang lain, itu urusan presiden. Itu kewenangan beliau. Kami di DPR sudah berbusa-busa memberikan masukan, pandangan, soal penyelesaian minyak goreng ini,” kata Andre. (La Aswan)