Rizal Ramli Sebut Pemerintah Bisa Tunda Pembangunan IKN, Jika...

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 13 Juni 2022 03:38 WIB
Jakarta, MI - Ekonom senior Rizal Ramli menilai jika pemerintah bisa berpikir rasional, maka pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seharusnya bisa ditunda dan alokasi anggarannya bisa dipakai untuk pembiayaan pengeluaran rutin. Hal itu ia katakan guna mengomentari pengamat ekonomi Bhima Yudhistira yang meminta proyek IKN ditunda agar pemerintah bisa memfokuskan anggaran untuk belanja rutin, termasuk untuk menyambut Pemilu 2024. Bagi Rizal Ramli, usulan Bhima tidak salah. Tetapi, usul itu hanya bisa dilakukan dengan pemikiran rasional yang tidak nampak ditunjukkan pemerintah. "Itu kalau pemerintahnya rasional, punya simpati terhadap kesulitan rakyat, menghadapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," ujar Rizal Ramli dalam cuitan akun Twitter pribadinya, Minggu (12/6). Dikatakan Rizal, realitas saat ini pemerintah memang sibuk fokus pada proyek-proyek infrastruktur yang sebagian dananya juga didapatkan dari utang. "Lha, kalau wong boss ne sibuk mproyek, ndak peduli gimana mbyare, sibuk jadi president event organizer, tiap hari harus ada kegiatan-kegiatan pencitraan, piye Mas?" tandasnya.

Topik:

Rizal Ramli IKN

Berita Sebelumnya

DPR Dukung Pengadaan Kapal Cepat di Wilayah Perbatasan

Berita Selanjutnya

Jelang Idul Adha, DPR Minta Pemerintah Lebih Serius Tangani PMK

Berita Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB