PMI Disekap Perusahaan Investasi Bodong di Kamboja, Sukamta: Ini Jelas Melanggar HAM

Adelio Pratama

Diperbarui 29 Juli 2022 14:40 WIB

PMI Disekap Perusahaan Investasi Bodong di Kamboja, Sukamta: Ini Jelas Melanggar HAM

Jakarta, MI - Kejadian memprihatinkan kembali terjadi pada pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Kali ini 54 PMI disekap oleh salah satu perusahaan investasi bodong di Kamboja. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menyatakan bahwa kasus demi kasus PMI di luar negeri menunjukan masih banyak pekerjaan rumah pemerintah. "Kami prihatin masalah PMI di luar negeri kembali terjadi menimpa sejumlah 54 WNI yang bekerja di Kamboja. Mereka bekerja melebihi batas waktu, di satu tempat dan dilarang keluar. Ini jelas melanggar hak-hak pekerja dan hak asasi manusia," tegas Sukamta kepada Monitorindonesia.com, Jum'at (29/7). "Kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memberikan peran lebih besar kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengurus dan melindungi TKI sejak perekrutan," sambungnya. Namun, lanjut dia, 5 tahun setelah di undangkan masih terjadi kasus yang memprihatinkan. Adanya UU Pelindungan PMI ini, nenurut Sukamta, seharusnya pola kerja pemerintah berubah dari pemadam kebakaran penyelesai masalah di luar negeri menjadi fokus pada penyiapan, penyaringan ketat PMI dan perusahaan penyalur PMI. "Pemerintah harus lebih serius menangani 8 juta PMI yang setiap tahunnya mengirimkan remitansi lebih dari Rp 160 triliun. Jumlah ini menjadi penerimaan devisa terbesar kedua setelah penerimaan devisa dari sektor migas. Bahkan lebih besar dari tax amnesty jilid 1," jelasnya. Untuk itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini memberikan beberapa masukan kepada pemerintah. " Pertama, koordinasi antar stakeholder ketenagakerjaan di Pemerintah harus diperkuat lagi. Kini Indonesia terpilih sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College. Seharusnya bisa dioptimalkan untuk perbaikan kondisi ketenagakerjaan Indonesia," ungkapnya. Kedua, anggota Komisi 1 DPR RI ini mengingatkan pemerintah bahwa siapa pun yang bekerja di luar negeri legal maupun ilegal menjadi tanggung jawab pemerintah. Jika ada WNI menjadi PMI secara ilegal artinya proses penyaringan tenaga kerja di Indonesia masih lemah. Pemerintah dengan seluruh stakeholder bidang tenaga kerja harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Diberitakan sebelumnya, sebuah video viral di media sosial mengenai 54 WNI yang ditipu oleh perusahaan agen tenaga kerja Indonesia. Pada awalnya 54 PMI ini diiming-iming gaji US$1.000 - 1.500 atau sekitar Rp15 juta - Rp22,5 juta (kurs US$1=Rp15.000). Para PMI bekerja selama 12 jam di gedung tujuh lantai dengan pengamanan yang ketat dan tidak diizinkan keluar dari area gedung.

Topik:

DPR HAM PMI Disekap

PMI Disekap Perusahaan Investasi Bodong di Kamboja, Sukamta: Ini Jelas Melanggar HAM

Berita Sebelumnya

Puluhan WNI di Kamboja Tertipu dan Disekap, Bobby Adhityo Rizaldi Angkat Bicara

Berita Selanjutnya

Rahmad Handoyo Dukung Vaksin Booster Kedua, Ini Alasannya

Berita Terkait

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

DPR Bakal Panggil Kemendagri dan Pemda soal Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap di Bank

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K