Alasan PKS Mengajukan Judicial Review Presidential Thershold ke MK

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 20 Agustus 2022 11:24 WIB
Jakarta, MI - Politikus PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan alasan pihaknya mengajukan Juduccial Review terkait Presidential Threshol di Mahkamah Konstitusi (MK). "Sebenarnya caranya mudah, buat Pilpres lebih dari dua paslon. Akan ada adu gagasan setiap paslon yang berkontestasi. Kalau dua paslon akan selalu ada pembelahan, karena itu PKS ajukan Juduccial Review," kata Mardani melalui cuitannya di Twitter seperti di kutip Monitorindonesia.com, Sabtu (20/8). Mardani menambahkan jika dalam perhelatan pilpres 2024 lebih dari dua paslon besar kemungkinan tidak menimbulkan pembelahan sehingga di perlukan tidak ada batas ambang pencalonan presiden di pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak awal dengan tegas menolak ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. [Rivaldi]

Topik:

PKS MK presidential threshold Judicial Review

Berita Sebelumnya

Demokrat Harap Pernyataan Ibas Soal Koalisi Pilpres Tak Dimaknai Sempit

Berita Selanjutnya

PKS Terus Memperjuangkan Pilpres Lebih dari Dua Paslon

Berita Terkait

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

17 jam yang lalu

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB

Hukum
Ilustrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Bertentangan dengan UUD, MK Putuskan UU Tapera Harus Diubah

29 September 2025 16:07 WIB

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB