Pengaturan Jam Kerja Pemprov DKI, Anggota DPRD DKI Dwi Rio Sambodo: Jangan Gegabah!

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 2 September 2022 08:06 WIB
Jakarta, MI - Anggota DPRD DKI Dwi Rio Sambodo angkat bicara terkait rencana pengaturan jam kerja di lingkungan Pemprov DKI. Menurutnya rencana pengaturan jam kerja tersebut harus dikaji, dipetakan, dan disimpulkan secara matang. Untuk itu ia menegaskan jangan terlalu gegabah. "Jangan sampai terlalu gegabah yang justru berdampak kontra produktif," tegasnya. Menurut sekretaris fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI itu, hal tersebut menyangkut tentang keterkaitan lintas aspek, adaptasi horizontal dan vertikal serta menyangkut kenyamanan fungsi aktivitas pemerintahan dan non pemerintahan. Ia juga menerangkan jika dalam regulasi diatur, jam kerja tidak boleh lebih dari 7 jam atau 8 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu. "Perubahan jam kerja bisa dilakukan sepanjang tidak melebihi jam kerja yang sudah diatur. Kalau melebihi jam kerja maka dihitung lembur," ujarnya. Rio juga meminta agar Pemprov DKI optimal dalam menyediakan sarana dan prasarana kendaraan massal. Karena, kata Rio, beberapa bulan terakhir ini banyak busway yang bermasalah, ini bisa menjadikan warga enggan menggunakan busway. "Intinya harus ada dukungan afirmatif dari Pemda untuk pelayanan transportasi massal yg aman dan nyaman," ungkapnya. Diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan usulan pengaturan jam kerja sudah bisa diuji coba. Namun, menurut Syafrin sebelum menggelar uji coba, Pemprov DKI akan melakukan uji publik dengan melibatkan asosiasi. "Dari hasil FGD (focus group discussion) kemudian semuanya sepakat ini positif bisa dilakukan uji coba, tetapi kami harus lakukan namanya uji publik dengan melibatkan semua asosiasi," kata Syafrin kepada wartawan, Rabu (31/8). Syafrin menjelaskan pihaknya sedang merancang uji publik untuk menerapkan kebijakan ini. Nantinya hasil uji publik bakal dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Syafrin kebijakan ini bakal berdampak ke seluruh sektor perkantoran, mulai dari pemerintah hingga swasta. Oleh karena itu, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang.

Topik:

DPRD DKI Dwi Rio Sambodo fraksi pdip dprd dki pengaturan jam kerja

Berita Sebelumnya

Pemerintah Sebut Pensiunan Jadi Beban Negara, DPR: Menyakitkan Orang Tua Kita Semua!

Berita Selanjutnya

Kerap Pinjam Dana dari Luar Negeri, BNPT Kena "Semprot" Komisi III DPR

Berita Terkait

Politik
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Astrid Khairunisha atau Astrid Kuya [Foto: Ist]

Hadiri Rapat DPRD DKI, Astrid Kuya Ikhlas Rumah Dijarah Massa

3 September 2025 16:08 WIB

Metropolitan
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Rio Sambodo (Foto: Dok.MI)

Dwi Rio Apresiasi Program 100 Hari Kerja Pramono-Rano

29 Mei 2025 21:19 WIB

Hukum
Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi (Foto: Dok MI)

Muhammad Idris Tantang Bareskrim soal Tudingan Judi Sabung Ayam, CBA Desak Penyelidikan

16 Mei 2025 14:12 WIB

Metropolitan
Dwi Rio Sambodo (Foto: Dok MI/Aswan)

Dwi Rio Sambodo: Brando Susanto Kader PDIP Sejati

28 April 2025 19:47 WIB

Metropolitan
Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo (Foto: Dok Pribadi)

Dwi Rio Sambodo Sebut Kawasan TOD Berpotensi Lestarikan Sejarah dan Budaya

25 Februari 2025 01:34 WIB

Metropolitan
Anggota Komisi D DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis [Foto: Ist]

Kebakaran Glodok Plaza, DPRD Minta Pemprov DKI Audit SLF Seluruh Gedung di Jakarta

25 Januari 2025 11:21 WIB