Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Pejabat, Legislator PKS Singgung Esemka Merek Lokal Kebanggaan Bangsa!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 11 Oktober 2022 18:35 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengkritik rencana pemerintah untuk mengganti kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik. Menurutnya, rencana tersebut mengada-ada dan tidak penting. Apalagi mengingat keuangan negara, ia menilai di tengah keuangan negara saat ini, rasanya penggantian kendaraan dinas menjadi mobil listrik bukan suatu hal yang mendesak. Alih-alih menganggarkan penggantian kendaraan dinas pejabat ke mobil listrik, Mulyanyo menyarankan pemerintah untuk menghemat anggaran negara. Anggran itu menurut dia, lebih baik digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan resesi global di tahun-tahun mendatang, ketimbang untuk mobil listrik. Tetapi Mulyanto tidak mempermasalahkan apabila pemerintah tetap ngotot merealisasikan rencana tersebut. Hanya saja, pengalihan kendaraan dinas harus menggunakan mobil listrik produk lokal, semisal milik Esemka. Merek mobil yang diperkenalkan Presiden Jokowi. "Esemka itu merek lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Kita harus apresiasi karya anak bangsa yang dikenalkan oleh Presiden Jokowi," kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (10/10/2022). Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini, Esemka yang telah memiliki pabrik sendiri, hanya membutuhkan pengembangan lebih dalam untuk memproduksi mobil listrik secara massal. "Pabriknya sudah ada. Ordernya sudah banyak. Tinggal dikembangkan saja ke varian mobil listrik," kata Mulyanto. Sebaliknya, jika Jokowi sampai benar-benar melaksanakan program penggantian kendaraan dinas ini dengan menggunakan mobil listrik merek lain, hal tersebut justru menandakan Jokowi tidak peka dengan kemampuan keuangan negara. Mulyanto menyayangkan apabila kebijakan itu benar-benar berjalan, tanpa Esemka. Mulyanto kemudian mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Menurutnya dalam beberapa keterangan, mereka telah memberi kode peringatan bahwa kondisi keuangan Indonesia ada pada posisi tidak aman. Karena itu pemerintah diminta benar-benar berhati-hati dalam memilih program. Jangan sampai hanya bersifat memanjakan fasilitas aparat negara. "Bila program tersebut tidak terlalu penting sebaiknya ditunda atau dibatalkan. Apalagi sekarang beredar kabar sudah ada beberapa pejabat negara yang cawe-cawe dalam program penggantian kendaraan dinas ini. Kita patut curiga keterlibatannya dalam program ini bukan untuk tujuan yang baik. Tapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," ujar Mulyanto.  

Topik:

PKS mobil listrik Esemka kendaraan dinas

Berita Sebelumnya

DPD RI Keluarkan 9 Rekomendasi Atas Kasus BLBI

Berita Selanjutnya

Jokowi Dituntut Segera Bayar Jasa Paranormalnya

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB

Ekonomi
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

Kasus Cesium-137 di Udang Beku: DPR Minta Pemerintah Jaga Industri Udang Nasional

25 Agustus 2025 08:30 WIB

Politik
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

MPR Soroti Anggaran Pangan 2026: Minimal 10 Persen APBN, Bukan Rp164 Triliun

20 Agustus 2025 15:14 WIB

Ekonomi
Amin Ak (Dok. MI)

DPR Minta BI Perkuat Keamanan Data Sebelum Payment ID Resmi Diluncurkan

13 Agustus 2025 17:48 WIB

Metropolitan
Ilustrasi [Foto: Doc. MI]

Pengemudi Mobil Listrik Tabrak Driver Ojol hingga Tewas di Cilandak

30 Juli 2025 15:52 WIB

Politik
PKS mendorong agar RUU Pemilu dirampungkan pada tahun 2025 (Foto: Repro)

PKS Desak RUU Pemilu Tuntas Tahun Ini

7 Juni 2025 22:06 WIB