DPR Kritik Keras Dihapusnya Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah dalam RUU Omnibus Law

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 12 Oktober 2022 10:38 WIB
Jakarta, MI - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang memasukkan point-point pendidikan di dalamnya berpotensi melegalkan praktik pemalsuan ijazah. Praktik pemalsuan ijazah dimungkinkan karena pasal pidana dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 67, 68 dan 69 dihapus. Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri, mengkritik keras dihapusnya pasal-pasal sanksi pidana dalam RUU Cipta Kerja. “Penghapusan pasal pidana dalam draft RUU Cipta Kerja pada sektor pendidikan sangat berpotensi terhadap kembali maraknya praktik pemalsuan ijazah,” ungkap Sakinah, dikutip pada Rabu (12/10). Menurut Sakinah, RUU Cipta Kerja sangat merugikan dunia pendidikan, karena dalam RUU ini membuka peluang untuk melegalkan praktik pemalsuan ijazah. “Konsekwensi dari penghapusan pasal sanksi pidana atas praktik pemalsuan ijazah adalah tidak adanya ancaman pidana bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berani memalsukan ijazah. Ini seakan melegalkan praktik pemalsuan ijazah,” kata Sekjend Wanita Islam Al-Khairaat. Legislator PKS asal Sulawesi Tengah ini menjelaskan bahwa adanya pasal sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan ijazah masih tidak membuat jera palakunya apalagi jika ditiadakan sanksi pidananya. “Adanya sanksi yang berat saja masih ada praktik pemalsuan ijazah, apalagi jika sanksinya dihapus. Saya khawatir ijazah aspal bakal marak kembali,” pungkas anggota DPR RI Komisi X.

Topik:

PKS omnibus law Pemalsuan Ijazah

Berita Sebelumnya

Jokowi Dituntut Segera Bayar Jasa Paranormalnya

Berita Selanjutnya

AHY Sebut Rakyat Lebih Baik Dipimpin SBY Ketimbang Jokowi, PDIP: Halu!

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB

Ekonomi
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

Kasus Cesium-137 di Udang Beku: DPR Minta Pemerintah Jaga Industri Udang Nasional

25 Agustus 2025 08:30 WIB

Politik
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

MPR Soroti Anggaran Pangan 2026: Minimal 10 Persen APBN, Bukan Rp164 Triliun

20 Agustus 2025 15:14 WIB

Ekonomi
Amin Ak (Dok. MI)

DPR Minta BI Perkuat Keamanan Data Sebelum Payment ID Resmi Diluncurkan

13 Agustus 2025 17:48 WIB

Politik
PKS mendorong agar RUU Pemilu dirampungkan pada tahun 2025 (Foto: Repro)

PKS Desak RUU Pemilu Tuntas Tahun Ini

7 Juni 2025 22:06 WIB

Nasional
Aksi Simpatik 'Selamatkan Kemanusiaan di Gaza' yang Digelar PKS di JIExpo Kemayoran, Sabtu (24/5/2025). (Foto: Ist)

Gelar Aksi Solidaritas, PKS Desak Penghentian Genosida di Gaza

24 Mei 2025 13:50 WIB