DPR Minta RS Kerap Membedakan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan dengan Pasien Umum Ditindak Tegas!

Adelio Pratama

Diperbarui 14 Oktober 2022 23:50 WIB

DPR Minta RS Kerap Membedakan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan dengan Pasien Umum Ditindak Tegas!

Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah agar lebih memperhatikan kesembuhan pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. Pasalnya, saat ini marak sekali perbedaan sistem pengobatan dan pelayanan peserta BPJS Kesehatan dibanding dengan pasien umum. Bahkan, beberapa pasien yang belum pulih dipulangkan pihak Rumah Sakit dengan alasan kuota BPJS penuh. “Dibutuhkan ketegasan dari Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, agar pasien tidak boleh dipulangkan sebelum pasien tersebut sembuh. Itu tidak boleh dipulangkan, karena itu melanggar undang-undang,” tegas Irma, Jum'at (14/10). Irma geram dengan permasalahan seperti ini yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena, menurut politikus NasDem ini, pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan telah diatur oleh undang-undang, dan dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan dengan baik dan benar. Untuk itu, Komisi IX DPR, tegas Irma, mendesak Pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan untuk menindak tegas rumah sakit-rumah sakit yang memiliki aturan semacam itu. Karena, kata dia, selain menciderai publik juga menyalahi aturan undang-undang yang berlaku. "Jika itu (masalah) tidak dilakukan(diselesaikan), maka kita akan membuat Panja, dimana Panja itu untuk lebih memperdalam kinerja mitra-mitra kerja kita, agar mereka memiliki kinerja sesuai dengan tupoksinya. Dan kalau itu tidak dilakukan tentu ada sanksi dari Komisi IX,” pungkasnya.

Topik:

DPR Rumah sakit BPJS Kesehatan Kementerian Kesehatan

DPR Minta RS Kerap Membedakan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan dengan Pasien Umum Ditindak Tegas!

Berita Sebelumnya

NasDem ke PDIP: Tidak Usah Pikirkan Wacana Pileg Tertutup, Fokus Saja Pemilu 2024!

Berita Selanjutnya

Puan Maharani: Tidak Boleh Ada Mafia Narkoba Lagi di Polri

Berita Terkait

Dasco Dukung Rencana Pemerintah Audit Bangunan Pondok Pesantren Berusia Tua

Legislator PKB Minta Nama Atlet Senam Israel Dicoret dari Daftar Peserta AGWC 2025

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

Legislator Usul Perpres MBG Atur Berbagai Hal Krusial: Standar Gizi Hingga Keamanan Pangan

DPR Soroti Bandara Kertajati yang Nombok Rp50 M per Tahun: Kita Ingin Berikan Manfaat, Bukan Beban!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K