LaNyalla: Memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Lebih Tepat untuk Indonesia

Rekha Anstarida

Diperbarui 22 Oktober 2022 08:54 WIB

Malang, MI - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Indonesia lebih tepat mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tumpuan utama APBN, ketimbang Pajak dari rakyat. "Kenapa tepat? Karena Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam, biodiversity hutan dan Iklim yang mendukung untuk menjadi lumbung pangan. Juga sumber kekayaan laut yang potensinya luar biasa," ujar LaNyalla, dalam Seminar Nasional tentang Kebangsaan dan Entrepreneurship di Universitas Islam Malang (Unisma), Jumat (21/10), Menurutnya, hal itu sesuai juga dengan konsep yang disusun para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, sebelum dilakukan perubahan Konstitusi pada periode 1999 hingga 2002. "Mereka sangat menyadari Indonesia memiliki keunggulan komparatif sehingga sangat tepat bila Konstitusi memerintahkan agar negara menguasai bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," katanya. Artinya, lanjut LaNyalla, mekanisme ekonomi jangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Supaya tidak memperkaya orang per orang pemilik modal, termasuk modal asing. Konsep pertumbuhan ekonomi atau mazhab ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto hanya tepat bagi negara seperti Amerika Serikat. “Di sana terdapat ratusan perusahaan raksasa dunia yang dimiliki warga Amerika dan berkantor pusat di Amerika. Sehingga pajak yang mereka kontribusikan juga besar ke dalam neraca APBN negara tersebut,” imbuhnya. Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Dan industri-industri lainnya. Termasuk farmasi dan obat-obatan serta industri militer serta industri besar lainnya. Mantan Ketua Kadin Jatim itu menjelaskan, semua negara mulai menyiapkan re-posisi untuk menyongsong masa depan. Seharusnya Indonesia juga melakukan sesuai based on keunggulan masing-masing. LaNyalla mencontohkan Korea Selatan sudah melaunching posisi masa depan sebagai negara industri senjata dan alat berat di Asia. Arab Saudi punya Saudi Vision 2030. Bahkan Uni Emirat Arab konsisten dengan membangun ikon yang menjadi magnet dunia. Mereka sekarang sedang menyiapkan membangun; Replika Bulan di Dubai. Lalu Tiongkok sudah memulai proyek menyulap kawasan gurun mereka menjadi hijau. Gurun yang bisa ditanami. "Sekarang pertanyaannya, lantas Indonesia harus menyiapkan apa? Darimana duitnya jika APBN saja masih harus ditutup dengan utang? Ini karena negara dengan keunggulan komparatif seperti Indonesia malah melakukan copy paste sistem ekonomi yang diterapkan negara dengan keunggulan kompetitif," papar dia. Oleh karena itu, LaNyalla yakin jika Indonesia kembali mengikuti Peta Jalan yang sudah disusun para pendiri bangsa, terutama Sistem Ekonomi yang memastikan negara berdaulat atas kekayaan alamnya. Maka Indonesia akan mempunyai kemampuan untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan global di depan mata. "Kita harus kembali kepada Pancasila. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 memang mutlak untuk disempurnakan, agar kita tidak mengulangi praktek penyimpangan di era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi bukan mengganti sistem demokrasi dan sistem ekonomi Indonesia dengan melakukan copy paste sistem Demokrasi Liberal dan sistem Ekonomi pasar bebas yang kapitalistik," ujar dia. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Rektor 3 UNISMA, Dr. Ir. Badat Muwahid, M.P. mewakili Rektor UNISMA, Para Dekan, dosen dan ratusan mahasiswa UNISMA. Sementara Ketua DPD RI datang bersama Ketua KADIN Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto.

Topik:

DPD RI lanyalla

LaNyalla: Memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Lebih Tepat untuk Indonesia

Berita Sebelumnya

Puan Meminta Pemerintah Tetapkan Kasus Gagal Ginjal Akut sebagai Kejadian Luar Biasa

Berita Selanjutnya

Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Makin Meningkat, Mahyudin Minta Pemerintah Terapkan KLB

Berita Terkait

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

Irjen Mohammad Iqbal Resmi Jadi Sekjen DPD RI

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K