Legislator Kendari Angkat Bicara Soal Kasus Ibu Halima Kena Tipu Mafia Tanah

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 23 November 2022 00:14 WIB
Jakarta, MI - Salah satu warga kelurahan Kambu Kota Kendari Halima (65) yang menjadi korban penipuan mafia tanah dalam pembebasan lahan proyek pembangunan iner ring road. Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari LM Rajab Jinik mengungkapkan dirinya akan memanggil dinas perumahan untuk mempertanyakan terkait kasus yang menimpa Ibu Halima tersebut. “Jangan sampai ini menjadi masalah serius kita (Pemerintah) di lapangan dan akan menunda proses berjalannya pembangunan iner ring road, makanya kita akan panggil dinas perumahan untuk kita tanya terkait mekanisme pembebasan lahan yang di berikan oleh masyarakat," katanya kepada Monitor Indonesia, Selasa, (22/11). Sebelumnya Halima merasa kaget akan tanah miliknya yang terletak di kelurahan kambu tiba tiba di gusur oleh pemerintah kota (Pemkot) Kendari sedangkan dirinya belum pernah menerima uang ganti rugi dari pemerintah. Rajab menambahkan bahwa ketika ada kesalahan prosedur dalam pembayaran pembebasan lahan ibu Halima maka DPRD meminta agar di kembalikan apa yang menjadi haknya bukan sebaliknya untuk didiamkan saja. “Kalaupun terjadi penipuan yang dilakukan oleh oknum, itu menjadi ranah pihak kepolisian. Makanya ini menjadi hal yang serius untuk kita tanggapi dan Minggu depan kita akan undang dinas perumahan dan PUPR,” tuturnya. Politisi Partai Golkar ini bilang, sangat kasian jika masyarakat yang kondisi sumberdaya manusianya tidak ada dan di kibuli oleh oknum, ditambah lagi ketika hal tersebut melibatkan oknum ASN Pemkot Kendari baik dari dinas maupun kelurahan hal ini yang akan coba dilaksanakan atensi secara serius. “Karena kalau hal yang seperti begini seharusnya tidak di pertontonkan dan tidak ada lagi di Kota Kendari karena zaman sekarang adalah zaman keterbukaan dan tidak perlu lagi menggunakan cara cara yang tidak wajar,” ujarnya. Lebih lanjut Rajab, menjelaskan untuk agenda pemanggilan korban Ibu Halima sebagai upaya melindungi apa yang menjadi haknya dan ini akan dilaksanakan minggu depan. “Ketika masuk ke ranah pidana penipuan misalnya kita akan serahkan ke pihak kepolisian untuk di tindaklanjuti,” tutupnya. (MI/Adi)

Topik:

Mafia Tanah DPRD Kendari

Berita Sebelumnya

Roberth Rouw Cengengesan Saat Gempa Cianjur, Dasco Serahkan ke MKD DPR

Berita Selanjutnya

Soal Isu Serangan Terhadap Anies Baswedan, Begini Respons NasDem

Berita Terkait

Hukum
Enam orang orang pengurus Paguyuban Korban Mafia Tanah Kutai Barat, yang mewakili 50 orang anggota masyarakat mendatangi Bareskrim Polri melaporkan PT. Indotama Semesta Manunggal dalam dugaan pidana penyerobotan tanah, Jumat (7/3/2025). [Foto: Ist]

IPW Desak Prabowo dan Kapolri Turun Tangan Terkait Mafia Tanah PT Indotama Semesta Manunggal

7 Maret 2025 14:39 WIB

Politik
Ilustrasi Mafia Tanah (Foto: Istimewa)

Mafia Tanah Leluasa Gegara Libatkan Oknum Birokrasi

19 Februari 2025 16:14 WIB

Hukum
Mabes Polri (Foto: Dok MI/Aswan)

Diduga Bantu Praktek Mafia Tanah, Penyidik Polres Kubar Dilaporkan IPW ke Propam Mabes Polri

31 Januari 2025 15:44 WIB

Politik
Nusron Wahid berjabat tangan dengan Kades Kohod, Arsin (Foto: Dok MI)

DPR Minta Nusron Selesaikan 48 Ribu Kasus Mafia Tanah dan Pagar Laut

30 Januari 2025 11:35 WIB

Politik
Nusron Wahid (Foto: Dok MI)

DPR 'Kuliti' Menteri Nusron soal Pagar Laut dan Mafia Tanah

30 Januari 2025 11:29 WIB

Hukum
Kabinet Merah Putih (Foto: Dok MI)

Menteri Prabowo Pekan Kemarin: Sepakat Terapkan TPPU Mafia Tanah dan Ajak Kolaborasi Kejagung-KPK Kawal Haji 2025

11 November 2024 08:02 WIB