Soal Lelang Pulau, Muhaimin Sebut Pemerintah Harus Terbuka ke Publik
![John Oktaveri](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
John Oktaveri
Diperbarui
8 Desember 2022 15:51 WIB
![Soal Lelang Pulau, Muhaimin Sebut Pemerintah Harus Terbuka ke Publik](https://monitorindonesia.com/2022/05/IMG-20220523-WA0001.jpg)
Jakarta, MI - Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka kepada publik tentang kabar lelang Kepulauan Widi di Halmahera Selatan mengingat semua kerja sama dengan pihak luar menyangkut kedaulatan wajib diketahui publik.
Menurut Muhaimin, kabar mengenai adanya perjanjian akselerasi pengembangan gugus Kepulauan Widi harus diluruskan dan dijelaskan secara detail ke publik. Apalagi, yang melakukan akselerasi itu pihak ketiga atau pihak swasta.
"Jelaskan kepada publik secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi," kata Muhaimin, Kamis (8/12).
Menurutnya, selain semua kerja sama dengan pihak luar yang menyangkut kedaulatan wajib diketahui public, kalau ternyata tidak sesuai aturan dan sampai terjadi lelang pulau maka pemerintah harus tegas. Bukan cuma menjaga, tapi harus memberdayakan seluruh wilayah kita agar memiliki nilai manfaat bagi bangsa," ujar Muhaimin.
Muhaimin juga mendorong pemerintah bersama aparat-aparat terkait untuk menelusuri terkait lelang Kepulauan Widi melalui situs penjualan real estate asing itu. Pemerintah juga perlu memastikan validitas informasi tersebut.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bahwa jika pulau-pulau itu dilelang dan dikonversi menjadi obyek pariwisata maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan. Sekain itu juga akan terjadi komunitas lokal yang terputus dan mengancam ekosistemnya.
Dia menyarankan agar Kepulauan Widi sebaiknya dibiarkan secara alami. Apalagi, Kepulauan Widi banyak dikenal akan hutan hujan, hutan bakau dan terumbu karang.
Selain itu, dia mengatakan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada dalam garis pangkal kepulauan Indonesia merupakan aset bangsa sehingga tidak boleh sedikitpun dimiliki bangsa lain, termasuk Kepulauan Widi. Karena itu Muhaimin mendorong pemerintah memastikan seluruh wilayah di NKRI terjaga baik dan tidak jatuh ke asing.
Sebelumnya, warganet membicarakan tentang 100 pulau tropis Kepulauan Widi di Halmahera Selatan akan dilelang. Rencana itu dipublikasi situs Sotheby's Concierge Auctions, New York, Amerika Serikat.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![Komisi III DPR Minta Kepala BP2MI Ungkap Inisial T Pengendali Judi Online Kebal Hukum Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman [Foto: MI/Dhanis]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-ketua-umum-partai-gerindra-habiburokhman-foto-midhanis.webp)
Komisi III DPR Minta Kepala BP2MI Ungkap Inisial T Pengendali Judi Online Kebal Hukum
1 jam yang lalu
Politik
![MKD Ajak Tempo Dalami Dugaan Soal Pemberitaan Anggota DPR Terima Suap Kuota Haji Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun (kanan) dan Anggota MKD DPR RI Habiburokhman (kiri). (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-mkd-dpr-ri-adang-daradjatun-kanan-dan-anggota-mkd-dpr-ri-habiburokhman-kiri.webp)
MKD Ajak Tempo Dalami Dugaan Soal Pemberitaan Anggota DPR Terima Suap Kuota Haji
1 jam yang lalu
Politik
![Bantah Tudingan Ketum PBNU, Pansus Haji DPR: PBNU Tak Perlu Ikut Campur Urusan Politik Anggota Pansus Angket Haji DPR Maman Imanulhaq (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-pansus-angket-haji-dpr-maman-imanulhaq-foto-ist.webp)
Bantah Tudingan Ketum PBNU, Pansus Haji DPR: PBNU Tak Perlu Ikut Campur Urusan Politik
2 jam yang lalu