Polemik Impor Beras, Anggota Komisi IV DPR Sebut Pemerintah Gagal

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 8 Desember 2022 18:49 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan, kinerja pemerintah dalam mengkoordinasi data dan memastikan ketersediaan stok beras nasional kurang terkonsolidasi dengan baik. Adapun terkait wacana impor beras, Johan mengatakan, DPR belum menemukan alasan yang relevan dibalik rencana pemerintah itu. Justru menurutnya, kebijakan impor beras jika dilaksanakan bisa mencederai kedaulatan pangan nasional. “Ini membuka secara nyata dan terang kepada kita bahwa memang pemerintah ini enggak bisa urus beras enggak bisa berkoordinasi kita punya badan pangan nasional kita punya Bulog kita punya Menteri Pertanian, Ini aja gak sinkron soal bagaimana urus beras gitu, jadi mempertontonkan secara nyata kepada kita, bahwa mereka ini gagal ngurus beras,” tandas Johan, Kamis (8/12/2022). Menurutnya, wacana kebijakan impor beras bertolakbelakang dengan perkataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak akan impor beras dalam 3 tahun ke depan. “Ada data BPS yang mengatakan bahwa kita surplus (beras) 1,7 juta ton, tetapi setelah dikonfirmasi, dicek di lapangan oleh Bulog ternyata barangnya tidak ada,” ungkapnya. Johan kembali mengungkapkan, pihaknya sedang mendalami validasi ketersediaan beras nasional, sehingga dapat dengan bijak menilai urgensi wacana impor beras tersebut. “Kami ingin kemudian mendalami ini persoalannya, adalah barang yang tidak ada atau harga yang tidak cocok, kami masih mendalami ini secara serius di Komisi IV, belum ada kesimpulan,” terangnya. Johan pun mengkonfirmasi, hingga saat ini Bulog belum melakukan impor beras melainkan baru pada proses perijinan impor. "Tadi saya pertajam bulog mengatakan bulog mengatakan belum, belum melakukan impor, baru dalam proses mengurus izin makanya kita tegaskan tadi barang ada tidak cocok harga atau memang barang tidak ada. Kalau misalnya barang ada, tidak cocok harga, kenapa kita punya uang untuk impor, tapi tidak punya uang untuk membeli beras petani kita,” tutupnya.

Topik:

Impor Beras

Berita Sebelumnya

Soal Lelang Pulau, Muhaimin Sebut Pemerintah Harus Terbuka ke Publik

Berita Selanjutnya

Wapres Ma'ruf Amin: Tak Perlu Ada Kemarahan dan Kebencian Pasca RKUHP Disahkan Jadi UU

Berita Terkait

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

12 Oktober 2025 10:30 WIB

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (tengah) (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pencopotan Kepala Bapanas Momentun APH Usut Dugaan Mark Up Impor Beras

12 Oktober 2025 00:05 WIB

Nasional
Wamentan Sudaryono (dok.MI)

Wamentan Sudaryono: Kementan Garda Terdepan Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

1 Oktober 2025 20:16 WIB

Ekonomi
Mentan Andi Amran Sulaiman saat meninjau persawahan (Dok. MI)

Mentan Klaim Harga Beras Turun di 15 Provinsi, Stok Nasional Pecah Rekor 57 Tahun

24 Agustus 2025 10:24 WIB

Ekonomi
Bambang Soesatyo (Foto: Dok MI)

Stop Impor Beras Patut Diapresiasi, Bamsoet: Tali Perhitungannya Harus Akurat

25 November 2024 09:05 WIB