Jimly Tegaskan Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ilusi Tidak Nyata

Jakarta, MI - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddieqie menegaskan isu tiga periode dan Presiden Jokowi menjadi Wapres agar dihentikan. Pasalnya, isu yang beberapa waktu itu santer dibicarakan, hanya ilusi yang tidak nyata. “Isu perpanjangan jabatan Presiden, nunda pemilu, kemungkinan Jokowi jadi cawapres sudah terlalu lama dibahas sebagai ilusi tidak nyata. Sebaiknya distop saja, jangan habiskan waktu dibahas lagi,” kata Jimly melalui cuitanny di Twitter, dikutip Monitor Indonesia, Jum'at (9/2). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut, beberapa isu tersebut terlarang. Untuk itu, ia meminta agar Pemilu diikuti dengan tertib. “Semua itu terlarang, tidak mungkin tidak, pasti tidak akan terjadi. Proses menuju Pemilu 2024 sudah jalan, ikuti saja dengan tertib,” pungkasnya. Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bicara penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan kondisi politik nasional yang panas sebelum, saat, ataupun setelah pelaksanaannya selesai. Oleh karena itu, dia meminta pelaksanaan Pemilu serentak di 2024 harus benar-benar diperhitungkan. Hal itu diungkapkan Bamsoet saat rilis hasil survei Poltracking, Kamis (8/12). Bamsoet awalnya mendorong kinerja lembaga survei untuk terus memantau pandangan masyarakat terhadap kinerja para lembaga negara untuk dijadikan bahan evaluasi. "Saya mendorong Poltracking untuk terus melihat keinginan masyarakat secara luas terhadap kinerja penegak hukum, lembaga-lembaga legislasi, maupun lembaga lain. Apa yang dipaparkan tadi jadi masukan dan pembelajaran bagi kita untuk perbaikan ke depan. Kita masih memiliki waktu dua taun," kata Bamsoet. Apalagi kata Bamsoet, dalam waktu dekat akan ada perhelatan demokrasi yang terbilang besar karena semua pemilihan baik eksekutif, legislatif, hingga kepala daerah dilakukan serentak di 2024. Bamsoet lantas meminta adanya perhitungan rinci untuk mengantisipasi segala kondisi yang terjadi. "Dan kita sama-sama tahu dalam waktu dekat kita akan dihadapkan dengan satu agenda besar nasional, yaitu penyelenggaraan pemilu, dan pilkada serentak," ucapnya. "Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," tambahnya. Bamsoet meminta Pemilu serentak 2024 harus benar-benar diperhitungkan tepat atau tidaknya dilakukan di tengah kondisi saat ini. Di mana proses pemulihan akibat pandemi belum sepenuhnya selesai. Terlebih adanya bencana-bencana yang terjadi. "Ini jelas harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya," pungkasnya. #Jimly#Jimly Asshiddieqie