Terbitkan Perppu Pemilu untuk Patahkan Wacana Presiden Tiga Periode!

John Oktaveri

Diperbarui 12 Desember 2022 17:57 WIB

Terbitkan Perppu Pemilu untuk Patahkan Wacana Presiden Tiga Periode!

Jakarta, MI - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim meminta agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) Pemilu tetap diterbitkan untuk mematahkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. “Sikap Pemerintah yang tidak segera menerbitkan Perppu Pemilu sesungguhnya merugikan pemerintah sendiri, yakni dapat memunculkan kembali spekulasi publik bahwa masih terdapat pejabat-pejabat strategis pemerintahan yang berusaha menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024,” katanya, Senin (12/12). Dia mengatakan tidak ada yang salah dengan adanya spekulasi publik seperti itu dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Bahkan dia mengatakan spekulasi tersebut akan menciderai harkat martabat dan nama baik Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesak pemerintah segera menerbitkan Perppu karena peraturan tersebut akan memayungi beberapa perubahan yang diperlukan, seperti adanya perkembangan baru munculnya empat provinsi baru di tanah Papua. Namun demikian, Luqman mengingatkan KPU bahwa pemilu 2024 harus tetap digelar dengan atau tanpa Perppu. “Apabila Pemerintah tidak segera menerbitkan Perppu Pemilu, saya minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dengan berpedoman pada UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, maka di tanah Papua tetap terdapat dua daerah pemilihan DPR RI dan DPD,” kata Luqman. Dia juga menegaskan apabila pemerintah tidak menerbitkan Perppu Pemilu, pelaksanaan Pemilu 2024 tidaklah cacat hukum. “Pelaksanaan Pemilu 2024 memiliki landasan konstitusi, yakni Pasal 22E UUD 1945 dan dipayungi oleh UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, saya minta KPU tegak lurus pada konstitusi dan undang-undang,” kata dia. Sementara itu Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Pyayitno mengingatkan soal wacana presiden tiga periode yang akan merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun sejak era reformasi. Dia mengakui reformasi soal politik dan pemilu baru dilaksanakan pada Pemilu 2004, namun kalau mulai ada wacana untuk menghidupkan masa jabatan tiga periode maka mereka yang mewacanakan tersebut telah membusukkan demokrasi. Dia menilai tidak perlu mengidupkan wacana tersebut karena harus mengamendemen Undang-undang lagi dan hal itu tidak mudah untuk dilakukan.

Topik:

pemilu Presiden Tiga Periode Politik

Terbitkan Perppu Pemilu untuk Patahkan Wacana Presiden Tiga Periode!

Berita Sebelumnya

Perppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, Komisi II DPR Beri Tenggat Waktu ke Pemerintah

Berita Selanjutnya

Nama Ganjar Jadi Titik Temu di KIB, Airlangga Bakal Jadi Cawapres Jika PDIP Gabung

Berita Terkait

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

Padahal Sudah tak Ada Pemilu, Kok Anggaran KPU Capai Rp3,5 T?

Belum Tentukan Sikap, Demokrat Masih Kaji Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Surya Paloh Minta DPR Panggil MK Terkait Putusan Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah

Surya Paloh Sebut Putusan MK Pisah Pemilu Jungkirbalikan Logika Berfikir

PKB soal Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah: Kurang Komprehensif

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K