Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Peluang Besar Salah Gunakan Wewenang dan Anggaran

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 29 Januari 2023 17:48 WIB
Jakarta, MI - Tidak ada alasan yang mendasar untuk melakukan perubahan atas masa jabatan Kepala Desa dari 6 menjadi 9 tahun. Justru seharusnya masa jabatan Kepala Desa disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah atau Kepala Negara yang hanya dibatasi hanya 5 tahun sebanyak 2 periode. Demikian disampaikan oleh pengamat politik Fernando Emas merespons tuntutan para Kepala Desa dengan meminta pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan meminta jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, yang jika terpilih tiga periode jabatan selama 27 tahun. "Tidak dilakukan perpanjangan masa jabatan saja sudah banyak ditemukan persoalan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya," kata Fernando saat berbincang dengan Monitor Indonesia, Minggu (29/1). Menurutnya, banyak temuan penyalahgunaan kewenangan dan anggaran yang dilakukan oleh kepala desa. Semakin diperpanjang masa jabatannya, maka akan semakin memperbesar peluang untuk penyalahgunaan anggaran dan wewenang. "Saya perkirakan adanya anggaran dana desa yang cukup besar dan kewenangan yang dimiliki membuat keinginan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun," lanjutnya. "Sehingga banyak pemilihan Kepala Desa dicederai oleh transaksi money politik," timpalnya. Atas hal itu, Fernando berharap Kementerian terkait untuk membuat aturan yang mengatur tentang kompetensi Kepala Desa untuk bisa melaksanakan tugasnya. "Sehingga tidak ada alasan untuk melakukan penyimpangan dengan alasan karena tidak memahami regulasi," tutupnya.

Topik:

Kades Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Jabatan

Berita Sebelumnya

DPR Geram Food Estate Amburadul, Pemkab Humbahas Manipulasi Data?

Berita Selanjutnya

Data Keberhasilannya Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan, DPR Bakal Evaluasi Program Food Estate dengan Panja

Berita Terkait

Hukum
Kamis tanggal 24 Juli 2025, Tim Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Camat Pagar Gunung. Bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini semua atas perintah, seizin, dan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan karena adanya dugaan aliran dana untuk Oknum Penegak Hukum. (Foto: Dok MI)

Kejati Sumsel Tangkap Camat dan 20 Kades: Ada Dugaan Aliran Dana ke Oknum APH

25 Juli 2025 09:02 WIB

Hukum
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Manthovani saat menyaksikan penandatangan nota kesepahaman bersama antara pemkab, pemkot dengan Kepala Kejari se-Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Kamis (3/7/2025)

Kejagung Sebut 275 Kades Terjerat Kasus Dana Desa

4 Juli 2025 00:57 WIB

Ekonomi
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI)

Siapa Oknum Kades Pakai Dana Desa untuk Judol? Ini Kata PPATK

20 Januari 2025 15:04 WIB

Ekonomi
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI)

Sejumlah Kades di Sumut Gunakan Dana Desa untuk Judi Online, PPATK: Ada Ketua Asosiasi APDESI Kabupaten

20 Januari 2025 13:54 WIB

Politik
Plh Ketua Bawaslu RI Lolly Suhenty

Lolly Suhenty Jabarkan Tren Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa

9 November 2024 10:51 WIB