'Politik Balas Budi' Marak Era Jokowi - Risiko 'Bagi-bagi Jabatan' Komisaris BUMN

Jakarta, MI - Belum lama ini, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ditunjuk menjadi Komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID). 

MIND ID adalah Badan Usaha Milik Negara BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan beberapa perusahaan. Diketahui, Grace Natalie adalah Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran. 

Selain Grace, politikus Partai Gerindra sekaligus anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Fuad Bawazier juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) MIND ID. 

Kemudian, ada politikus Partai Gerindra yang juga Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Simon Aloysius Mantiri yang diangkat menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pertamina (Persero).

Terkait hal itu, Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, menekankan pentingnya peran komisaris untuk mengawasi kerja direksi BUMN.

Secara lebih spesifik, ia menyoroti peran komisaris independen yang menurutnya harus bisa mewakili suara publik dan memastikan BUMN terkait tak hanya berusaha mengejar keuntungan, tapi juga menjalankan tanggung jawab sosialnya. "[Peran komisaris] sangat penting, apalagi yang namanya komisaris independen," kata Trubus kepada wartawan, Sabtu (15/6/2024).

 

Sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, bahwa dewan komisaris BUMN bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberikan nasihat kepada direksi".

Untuk dapat menjadi komisaris, seseorang harus memenuhi sejumlah syarat materiil, yaitu berintegritas, berdedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan yang memadai soal bidang usaha BUMN tempatnya bekerja, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, merujuk Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

Namun masalahnya, kata Trubus, praktik "bagi-bagi jabatan" berlandaskan "politik balas budi" kian marak terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Relawan atau pendukung presiden kerap ditunjuk jadi komisaris BUMN meski tidak memiliki kompetensi, kapasitas, atau latar belakang pendidikan yang sesuai, katanya.

Dia berujar, bahwa praktik ini tampaknya terus berlanjut, dapat dilihat dari pengangkatan para pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi komisaris sejumlah BUMN beberapa waktu terakhir.

"Jadi seperti penyalahgunaan kekuasaan gitu ya, karena BUMN ini seolah-olah milik negara yang bisa dinikmati oleh rezim yang berkuasa dan pendukung-pendukungnya. Kesannya, BUMN itu peruntukannya jadi untuk kepentingan menopang rezim," bebernya.

Karena jabatan komisaris dipegang orang-orang yang tak punya kapasitas, fungsi pengawasan tak berjalan dengan baik dan kinerja BUMN kerap tak optimal sehingga merugikan negara, kata Trubus.

Ia mencontohkan PT Garuda Indonesia, yang rutin merugi dari tahun ke tahun. "Yang terjadi seperti Garuda itu jadi enggak kompetitif. Rugi terus, tapi juga disuntik [dana] terus. Karena apa? Karena ini milik negara," jelasnya.

Bagi-bagi kue, alih-alih kepentingan orang banyak
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, menilai masalah mendasarnya ada di mentalitas yang menempatkan politik sebagai alat "bagi-bagi kue kekuasaan" alih-alih untuk menegakkan kepentingan orang banyak.

Belum lagi, jabatan komisaris BUMN disebut lebih mudah dibagi-bagi dibanding posisi di kementerian atau lembaga – selain menteri atau yang setingkatnya – yang lebih mengedepankan meritokrasi.

Jabatan komisaris pun menawarkan gaji dan bonus tinggi, sehingga kerap diincar banyak orang dan dijadikan penguasa sebagai alat memperkuat dukungan kepada rezim, tambahnya.

 

"Ada banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di tubuh BUMN, yang pangkalnya adalah tata kelola yang buruk. Mestinya dicari orang yang kompeten untuk mengatasi masalah BUMN, bukan justru menjadikannya tempat bagi-bagi kue, apalagi sapi perah," jelas Egi.

Bila ini terus terjadi, kata Egi, BUMN tak akan bisa berkontribusi maksimal pada perekonomian negara.

Prasangka buruk saja
Dradjad Wibowo, ekonom yang sempat menjadi anggota dewan pakar TKN Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, mencoba menepis segala kritik terkait "bagi-bagi jabatan" dan dampak negatifnya bagi BUMN.

"Itu prasangka buruk sebagian kalangan saja. Mereka yang diangkat [jadi komisaris] kan orang-orang yang memunyai kapasitas profesional yang tinggi, sangat dihargai di dalam profesinya, meskipun sebagian sudah menjadi politisi. Jadi pengangkatan itu bukan asal-asalan," jelasnya.

Arya Sinulingga, staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir untuk bidang komunikasi publik, juga menyampaikan hal senada. Menurut dia, mereka yang ditunjuk jadi komisaris BUMN adalah orang-orang kompeten yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Mereka pun diangkat sesuai kebutuhan BUMN terkait.

Di sisi lain, Arya mengatakan wajar saja sebagian komisaris yang ditunjuk adalah politikus, termasuk dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo. Itu karena setiap keputusan besar yang diambil BUMN pada kenyataannya membutuhkan dukungan politik, entah yang terkait merger, penawaran saham perdana, ataupun penyertaan modal negara.

"BUMN itu kan perusahaannya milik pemerintah. Maka wajar kalau misalnya kita cari dari berbagai latar belakang, dan latar belakang politik tidak menjadi larangan. BUMN ini juga butuh dukungan politik, berbeda dengan perusahaan swasta. Kebijakan, keputusan-keputusan besar di BUMN itu harus disetujui DPR," kata Arya pada Rabu (12/6/2024).

Meski begitu, menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun, bahwa pada kenyataannya posisi komisaris BUMN justru kerap dibagi-bagi ke para pendukung penguasa sebagai bentuk imbal jasa politik.

Refly sempat menjadi komisaris utama PT Jasa Marga dan PT Pelindo I pada periode 2015-2020 setelah condong ke Jokowi di masa pemilu presiden 2014.

Selama bertugas di dua BUMN tersebut, Refly yakin bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara profesional tanpa rekam jejak konflik kepentingan ataupun KKN.

Namun, berdasarkan pengalamannya, Refly bilang ada saja "orang-orang lingkar dekat kekuasaan" yang ditempatkan di dewan komisaris BUMN dan menikmati penghasilan tinggi meski minim kontribusi.

Refly mengatakan banyak orang menghindari posisi komisaris utama, karena sebagai komisaris biasa mereka bisa lebih mudah mengelak dari tanggung jawab, misalnya untuk mengikuti rapat atau melakukan kunjungan kerja. Dan, secara umum, direksi BUMN justru senang bila berhadapan dengan komisaris pasif yang tidak suka cawe-cawe, katanya.

"Yang paling kacau itu adalah komisaris yang sudah kerjanya enggak benar, suka cawe-cawe lagi. Dia enggak peduli core business-nya, jadi 'pemain' saja dia. Yang begitu-begitu, biasanya dari awal jadi komisaris mau mengarah ke sana, untuk bawa proyek, bawa teman."

Balas budi menangkan Prabowo-Gibran!
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pun ikut lantas mengkritisi.

Menurut Ujang, penunjukkan tersebut bisa dianggap sebagai balas budi Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah membantu pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. 

“Kalau kita cermati banyak di antara Tim Kampanye Nasional yang diberi jatah komisaris, apakah ini bentuk balas budi Jokowi? Kalau saya mengatakan, iya ya. Karena kan saling menguntungkan satu sama lain. Presiden butuh dukungan relawan dan relawan pun butuh jabatan atau posisi,” kata Ujang saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Sabtu (15/6/2024).

 

Pun, Ujang menyayangkan jika penunjukkan tersebut hanya sebagai bentuk balas budi dan tidak mempertimbangkan kemampuan. 

Menurut Ujang, tanpa kemampuan maka orang-orang tersebut tidak bisa bekerja maksimal. Akibatnya, kerugian bagi BUMN itu sendiri. “Komisaris ini kan dewan pengawas tugasnya mengawasi perusahaan. Kalau tidak punya kemampuan, tidak punya ilmunya lalu apa yang akan diberikan atau sumbangsihnya untuk BUMN".

"Artinya ya dampaknya BUMN akan rugi. Makanya tidak heran dan aneh kalau banyak BUMN di republik ini yang rugi,” tutup  Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini. 

Berikut daftar pendukung pasangan Prabowo-Gibran yang masuk dalam jajaran komisaris BUMN.

1. Grace Natalie
Grace Natalie yang dikenal sebagai kader PSI kini resmi menjadi Komisaris MIND ID menggantikan Jisman Parada Hutajulu. Dalam Pilpres 2024, Grace memegang posisi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran. Grace juga menjadi salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang juga berisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

2.  Siti Nurizka Puteri Jaya
Siti Nurizka merupakan mantan anggota DPR Komisi III dari Fraksi Gerindra. Ia juga sempat menjabat sebagai kepala pemberdayaan wanita Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra pada 2015-2020 lalu. Pada periode yang sama, dia juga berstatus sebagai kepala hukum administrasi DPP Partai Gerindra.

Pada tahun 2015, maju sebagai Calon Wakil Bupati Musirawas Utara, Sumatra Selatan pada Pilkada 2015, namun kalah. Kini Siti Nurizka merangkap menjadi Komisaris Independen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

3. Siti Zahra Aghnia
Siti Zahra Aghnia merupakan istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan. Ia diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga pada awal Februari 2024.

4. Condro Kirono
Condro merupakan salah satu Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran. Kini ia menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina yang dilaksanakan Senin (10/6/2024).

5. Fuad Bawazier
Fuad merupakan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran di bawah arahan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah. Pada tahun 2014, ia juga sempat menjadi juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Fuad pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan selama dua bulan pada Maret 1998 dan berakhir pada 21 Mei 1998 karena pemerintahan Presiden Soeharto tumbang.

Ia juga merupakan kader Gerindra sejak 2015. Kini ia dipercaya menjabat komisaris utama PT MIND ID.

6. Simon Aloysius Mantiri
Simon sebelumnya memegang jabatan Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran dan Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra periode 2020-2025. Kini ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

7. Prabu Revolusi
Prabu sebelumnya merupakan pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Namun kemudian dia diberhentikan dari Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud. Kemudian, ia beralih menjadi pendukung Prabowo-Gibran, dan kini ia dipercaya memegang jabatan Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI pada Februari 2024.